Pesta Demokrasi Usai, What Next?

Sepanjang tahun 2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, meningkat dari 579 kasus dan 1.396 tersangka pada tahun 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melaporkan bahwa hingga September 2023, terdapat 1.462 perkara korupsi di daerah, dengan mayoritas kasus berupa suap dan gratifikasi sebanyak 958 kasus. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Praktik korupsi di pemerintah daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik. Korupsi mutlak menyebabkan kebocoran anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun serta kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah terpencil, sering kali tidak terpenuhi. Selain itu, korupsi juga menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, memperparah ketidakadilan sosial, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, maraknya korupsi di tingkat daerah juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketidakpercayaan ini dapat memicu apatisme politik, di mana masyarakat kehilangan minat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk Pilkada. Hal ini berdampak pada legitimasi para pemimpin yang terpilih dan menciptakan siklus ketidakmampuan pemerintahan untuk memenuhi harapan rakyat. Korupsi juga memberikan sinyal negatif kepada investor, mengurangi daya tarik daerah sebagai tujuan investasi, yang pada akhirnya menghambat potensi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya mencegah praktik tersebut. Beliau menegaskan bahwa anggaran negara adalah milik rakyat dan harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran dan memastikan transparansi dalam setiap proses pengadaan dan alokasi dana.

Demi menghadapi tantangan korupsi di Indonesia, pemerintah merencanakan digitalisasi sistem pemerintahan dan penguatan penegakan hukum. Digitalisasi diharapkan dapat mengurangi peluang korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat memperkuat ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global dan memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemberantasan korupsi menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien tanpa hambatan dari praktik koruptif.

Menanti Profesionalisme Birokrasi

Birokrasi yang profesional memainkan peran sentral dalam menghubungkan visi dan janji politik dengan implementasi nyata melalui bahasa teknokratis dan anggaran. Para pemimpin politik kerap menawarkan janji besar kepada masyarakat, namun tanpa dukungan birokrasi yang kompeten, janji tersebut sulit direalisasikan.

Birokrasi menjadi jembatan penting dalam menerjemahkan program-program politik menjadi kebijakan berbasis data dan anggaran yang terukur. Keahlian teknis serta pemahaman mendalam birokrasi tentang mekanisme pengelolaan sumber daya negara sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Di samping itu, birokrasi tak hanya dituntut untuk profesional, tetapi juga harus memiliki integritas tinggi.

Profesionalisme tanpa kejujuran dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang, yang justru menghambat efektivitas program pemerintah. Birokrasi yang jujur memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pun, kemampuan birokrasi dalam mengadaptasi teknologi dan inovasi juga penting untuk menjawab tantangan modern, termasuk pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Perbaikan birokrasi dapat dimulai dari rekrutmen yang berbasis meritokrasi, pelatihan berkelanjutan, serta penerapan sistem evaluasi yang objektif. Birokrasi yang profesional, jujur, dan berkemampuan adalah kunci pemerintah untuk memiliki fondasi kuat dalam mewujudkan program-program strategis yang menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, birokrasi yang responsif dan mampu beradaptasi dengan perubahan juga sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat dukungan terhadap kepemimpinan yang ada, serta mendorong percepatan proses pembangunan di tingkat nasional. Semoga.