Mereduksi Politisasi Agama dengan Pancasila dan Moderasi Beragama
Selasa, 26 November 2024 - 08:38 WIB
"Cara paling efektif adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat lebih sejahtera. Pada saat masyarakat sejahtera, ekonomi kebutuhannya terpenuhi atau kebutuhan ekonominya terpenuhi, maka tingkat kepercayaan terhadap Pancasila akan semakin besar. Sehingga mereka tidak lagi perlu mencari ideologi-ideologi lain, ajaran-ajaran lain, dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan Pancasila termasuk khilafah,” ungkapnya.
Ia menilai, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai permasalahan. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan efektif, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat lagi-lagi menjadi pintu masuk mudahnya politisasi agama menghampiri kelas ekonomi menengah ke bawah.
Hensat berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi tolok ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dalam menentukan pilihannya pun diharapkan tidak berasal dari pengaruh eksternal yang tidak dibenarkan dalam peraturan pemilu.
"Harapannya adalah masing-masing kepala daerah atau calon-calon kepala daerah bisa menjalankan demokrasi dengan baik. KPU dan Bawaslu juga menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga calon-calon yang terpilih memang benar adalah calon pilihan rakyat, bukan pilihan yang dipaksakan kelompok tertentu terhadap pilihan rakyat. Semoga calon-calon terbaiklah yang menang dan berhasil menjadi pemimpin di daerah itu," katanya.
Ia menilai, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai permasalahan. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan efektif, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat lagi-lagi menjadi pintu masuk mudahnya politisasi agama menghampiri kelas ekonomi menengah ke bawah.
Hensat berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi tolok ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dalam menentukan pilihannya pun diharapkan tidak berasal dari pengaruh eksternal yang tidak dibenarkan dalam peraturan pemilu.
"Harapannya adalah masing-masing kepala daerah atau calon-calon kepala daerah bisa menjalankan demokrasi dengan baik. KPU dan Bawaslu juga menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga calon-calon yang terpilih memang benar adalah calon pilihan rakyat, bukan pilihan yang dipaksakan kelompok tertentu terhadap pilihan rakyat. Semoga calon-calon terbaiklah yang menang dan berhasil menjadi pemimpin di daerah itu," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda