Menjaga Kedaulatan Indonesia di Tengah Dinamika Diplomasi Laut China Selatan
Rabu, 13 November 2024 - 12:19 WIB
Dalam teori realisme, diplomasi jalur kedua (Second Track Diplomacy) bisa menjadi pelengkap yang efektif untuk jalur pertama. Namun, Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi forum seperti Western Pacific Naval Symposium (WPNS) untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan interoperabilitas di kawasan.
Isi pernyataan yang menegaskan kerja sama maritim dapat dilihat sebagai upaya China untuk memperkuat posisinya di LCS tanpa menghadapi penolakan eksplisit dari Indonesia. Realisme mengajarkan bahwa kerja sama semacam ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat merugikan kepentingan strategis Indonesia. Ada tiga poin utama yang harus diperhatikan:
1. Risiko Pengakuan Implisit terhadap Klaim China
Jika kerja sama ini dilihat sebagai pengakuan terhadap klaim China, Indonesia berisiko kehilangan legitimasi dalam mempertahankan ZEE-nya di Natuna. Prinsip estoppel dapat digunakan untuk menekan Indonesia agar menerima klaim Tiongkok di forum internasional.
2. Peningkatan Ketergantungan Ekonomi
Salah satu aspek kerja sama yang ditekankan dalam komunike adalah peningkatan investasi China di sektor maritim. Dari perspektif realisme, peningkatan ketergantungan ekonomi ini dapat dimanfaatkan China untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, mengurangi daya tawar Indonesia dalam isu LCS.
3. Pengaruh terhadap Solidaritas ASEAN
Kerja sama bilateral Indonesia-China berpotensi melemahkan solidaritas ASEAN dalam menghadapi klaim China. Jika Indonesia dianggap terlalu dekat dengan China, negara-negara pengklaim lain seperti Vietnam dan Filipina mungkin kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai mediator netral.
Indonesia harus meningkatkan anggaran pertahanan maritim, termasuk pengadaan alutsista dan intensifikasi patroli oleh TNI AL dan Bakamla di Natuna. Kehadiran militer yang kuat akan memberikan daya gentar terhadap klaim dan provokasi Tiongkok.
Implikasi Pernyataan Bersama antara Presiden Prabowo-Xi Jinping dalam Perspektif Realisme
Isi pernyataan yang menegaskan kerja sama maritim dapat dilihat sebagai upaya China untuk memperkuat posisinya di LCS tanpa menghadapi penolakan eksplisit dari Indonesia. Realisme mengajarkan bahwa kerja sama semacam ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat merugikan kepentingan strategis Indonesia. Ada tiga poin utama yang harus diperhatikan:
1. Risiko Pengakuan Implisit terhadap Klaim China
Jika kerja sama ini dilihat sebagai pengakuan terhadap klaim China, Indonesia berisiko kehilangan legitimasi dalam mempertahankan ZEE-nya di Natuna. Prinsip estoppel dapat digunakan untuk menekan Indonesia agar menerima klaim Tiongkok di forum internasional.
2. Peningkatan Ketergantungan Ekonomi
Salah satu aspek kerja sama yang ditekankan dalam komunike adalah peningkatan investasi China di sektor maritim. Dari perspektif realisme, peningkatan ketergantungan ekonomi ini dapat dimanfaatkan China untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, mengurangi daya tawar Indonesia dalam isu LCS.
3. Pengaruh terhadap Solidaritas ASEAN
Kerja sama bilateral Indonesia-China berpotensi melemahkan solidaritas ASEAN dalam menghadapi klaim China. Jika Indonesia dianggap terlalu dekat dengan China, negara-negara pengklaim lain seperti Vietnam dan Filipina mungkin kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai mediator netral.
Untuk mempertahankan kedaulatan dan memperkuat posisi strategis di LCS, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan strategis:
1. Penguatan Kekuatan MiliterIndonesia harus meningkatkan anggaran pertahanan maritim, termasuk pengadaan alutsista dan intensifikasi patroli oleh TNI AL dan Bakamla di Natuna. Kehadiran militer yang kuat akan memberikan daya gentar terhadap klaim dan provokasi Tiongkok.
Lihat Juga :