Kementerian PPMI-SBMI Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
Rabu, 06 November 2024 - 20:57 WIB
“Kalau ada data perusahaan atau orang-orang yang nakal, langsung kasih ke saya. Kita bisa kerjakan ini bersama-sama,” ucapnya.
Ketua Umum SBMI Aryanto menyampaikan masalah utama yang dihadapi oleh pekerja migran selama ini adalah buruknya tata kelola dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Aryanto menilai, kondisi ini membuat penanganan masalah pekerja migran menjadi kurang optimal dan sering kali terlambat.
“Masalah ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Banyak pekerja migran yang dirugikan akibat kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah,” jelas Aryanto.
Aryanto berharap, kerja sama dengan BP2MI dapat mengatasi tumpang tindih ini dan memperbaiki sistem yang ada sehingga pekerja migran dapat bekerja di luar negeri dengan lebih aman dan terlindungi.
Aryanto juga menambahkan bahwa SBMI siap menjadi mitra aktif BP2MI dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan mengawasi implementasinya di lapangan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, organisasi buruh, dan perusahaan sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan pekerja migran.
Ketua Umum SBMI Aryanto menyampaikan masalah utama yang dihadapi oleh pekerja migran selama ini adalah buruknya tata kelola dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Aryanto menilai, kondisi ini membuat penanganan masalah pekerja migran menjadi kurang optimal dan sering kali terlambat.
“Masalah ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Banyak pekerja migran yang dirugikan akibat kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah,” jelas Aryanto.
Aryanto berharap, kerja sama dengan BP2MI dapat mengatasi tumpang tindih ini dan memperbaiki sistem yang ada sehingga pekerja migran dapat bekerja di luar negeri dengan lebih aman dan terlindungi.
Aryanto juga menambahkan bahwa SBMI siap menjadi mitra aktif BP2MI dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan mengawasi implementasinya di lapangan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, organisasi buruh, dan perusahaan sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan pekerja migran.
(cip)
tulis komentar anda