Pengamat Nilai Kritikan Refly Harun Tidak Substansial
Rabu, 30 Oktober 2024 - 22:18 WIB
JAKARTA - Pengamat Politik Citra Institute sekaligus Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) Serang Efriza menilai kritikan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun tidak substansial dan sebagai julid semata. Efriza mengatakan, sudah sepekan berlalu sejak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden ke-8 RI.
Dia menilai, beberapa langkah dan gebrakan awal yang dilakukan telah banyak menuai apresiasi publik. "Sebut saja beberapa di antaranya seperti mengumumkan susunan kabinetnya di hari yang sama saat ia dilantik menjadi presiden, memberikan pembekalan selama 3 hari di Lembah Tidar dengan judul Magelang Retreat," kata Efriza, Rabu (30/10/2024).
Kemudian, mewajibkan menteri dan wakil menteri untuk memakai mobil dinas produksi dalam negeri Maung Garuda yang dibesut oleh Pindad, mengingatkan menteri dari parpol untuk tidak mencuri uang APBN, serta berkomitmen langsung tancap gas bekerja setelah pembekalan di Hambalang dan Magelang selesai.
Menurut dia, langkah-langkah Prabowo Subianto ini seolah ingin menjawab tingkat kepercayaan dan ekspektasi publik yang sangat besar terhadap pemerintahannya, sebagaimana tercermin dalam survei Indikator politik yang menyatakan bahwa 85,3% masyarakat Indonesia yakin putra Soemitro Djojohadikoesoemo ini akan bisa membawa Nusantara bergerak ke arah yang lebih baik.
Namun, di tengah tingginya kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto dan langkah awal yang sudah sangat baik dalam memulai roda pemerintahannya ini, ternyata masih ada saja yang mencoba keras dengan berbagai cara untuk menggoyang dan mengoyak jalannya roda pemerintahan Prabowo. Dia mengatakan, kritik terus diluncurkan, meski terkadang kritik yang dilakukan berpangkal dari sesuatu yang diada-adakan.
"Sebut saja kritik terkait kegiatan Magelang Retreat terhadap Kabinet Merah Putih yang dipandang sebagai upaya pengembalian pemerintahan yang militeristik seperti era Soeharto," ungkapnya.
Padahal, sebagaimana telah diungkapkan oleh Prabowo Subianto sendiri, Magelang Retreat adalah upaya yang coba dilakukan untuk mengadopsi cara militer “militer way" dalam sistem pengorganisasian pemerintahan, bukan untuk menjadikan pemerintahan militeristik. Dia mengingatkan, cara ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dunia dan terbukti sangat efektif.
Dia menilai, beberapa langkah dan gebrakan awal yang dilakukan telah banyak menuai apresiasi publik. "Sebut saja beberapa di antaranya seperti mengumumkan susunan kabinetnya di hari yang sama saat ia dilantik menjadi presiden, memberikan pembekalan selama 3 hari di Lembah Tidar dengan judul Magelang Retreat," kata Efriza, Rabu (30/10/2024).
Kemudian, mewajibkan menteri dan wakil menteri untuk memakai mobil dinas produksi dalam negeri Maung Garuda yang dibesut oleh Pindad, mengingatkan menteri dari parpol untuk tidak mencuri uang APBN, serta berkomitmen langsung tancap gas bekerja setelah pembekalan di Hambalang dan Magelang selesai.
Baca Juga
Menurut dia, langkah-langkah Prabowo Subianto ini seolah ingin menjawab tingkat kepercayaan dan ekspektasi publik yang sangat besar terhadap pemerintahannya, sebagaimana tercermin dalam survei Indikator politik yang menyatakan bahwa 85,3% masyarakat Indonesia yakin putra Soemitro Djojohadikoesoemo ini akan bisa membawa Nusantara bergerak ke arah yang lebih baik.
Namun, di tengah tingginya kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto dan langkah awal yang sudah sangat baik dalam memulai roda pemerintahannya ini, ternyata masih ada saja yang mencoba keras dengan berbagai cara untuk menggoyang dan mengoyak jalannya roda pemerintahan Prabowo. Dia mengatakan, kritik terus diluncurkan, meski terkadang kritik yang dilakukan berpangkal dari sesuatu yang diada-adakan.
Baca Juga
"Sebut saja kritik terkait kegiatan Magelang Retreat terhadap Kabinet Merah Putih yang dipandang sebagai upaya pengembalian pemerintahan yang militeristik seperti era Soeharto," ungkapnya.
Padahal, sebagaimana telah diungkapkan oleh Prabowo Subianto sendiri, Magelang Retreat adalah upaya yang coba dilakukan untuk mengadopsi cara militer “militer way" dalam sistem pengorganisasian pemerintahan, bukan untuk menjadikan pemerintahan militeristik. Dia mengingatkan, cara ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dunia dan terbukti sangat efektif.
Lihat Juga :
tulis komentar anda