Pemerintahan Prabowo-Gibran Diyakini Mampu Memberantas Korupsi
Jum'at, 25 Oktober 2024 - 10:04 WIB
Ketua Umum DPP NCW Hanif yakin Pemerintahan Prabowo-Gibran mampu memberantas Korupsi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi tonggak sejarah penting bagi upaya pemberantasan korupsi yang sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Hal ini mengingat pidato Presiden Prabowo Subianto saat penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena yang secara tegas menyatakan akan menyisihkan anggaran khusus untuk membasmi korupsi.
Prabowo menganggap korupsi adalah hambatan terbesar suatu bangsa untuk bangkit dan berkembang lebih maju. Menurut Prabowo, syarat utama bisa terwujudnya Indonesia Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif. Bahkan dengan lantang Jenderal TNI ini menyatakan, kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, Prabowo akan kirim pasukan khusus untuk mencari mereka di Antartika.
DPP NCW memerhatikan ada hal yang menarik terkait janji-janji pemberantasan korupsi di Indonesia pada pemerintahan Prabowo-Gibran, dimulai dari pidato Prabowo pada Rapimnas Gerindra, 31 Agustus 2024 dan pidatonya pascadiambil sumpah di Gedung Nusantara di MPR-RI, Jakarta, 20 Oktober 3024.
Prabowo juga menyinggung masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di Indonesia yang dapat membahayakan masa depan kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita.
“Kami berharap ada tindakan tegas dan nyata untuk para koruptor ini, bila perlu dihakimi massa seperti jambret dan maling makanan, di mana kejahatan mereka karena mereka lapar, bukan untuk menumpuk kekayaan. Dinamika politik dan sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo, jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu beliau (menteri-red) saja, karena fakta di lapangan kadang-kadang tidak sesuai laporan ke Presiden,” ujar Ketua Umum DPP NCW Hanif, Jumat (25/20/2024).
Menyimak dinamika sosial politik yang berkembang pascaterbentuknya Kabinet Merah Putih yang diumumkan pada 21 Oktober 2024, banyak kalangan beranggapan Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang cukup berat, mengingat kekhawatiran masyarakat akan bagi-bagi kekuasaan atau politik akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Kalau kami di DPP NCW tidak terlalu khawatir dengan politik akomodatif yang dilakukan Presiden Prabowo saat ini, karena kami memiliki keyakinan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI ke-8 telah kembali menjadi dirinya sendiri alias tidak akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu,” tandas Hanif.
Prabowo menganggap korupsi adalah hambatan terbesar suatu bangsa untuk bangkit dan berkembang lebih maju. Menurut Prabowo, syarat utama bisa terwujudnya Indonesia Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif. Bahkan dengan lantang Jenderal TNI ini menyatakan, kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, Prabowo akan kirim pasukan khusus untuk mencari mereka di Antartika.
DPP NCW memerhatikan ada hal yang menarik terkait janji-janji pemberantasan korupsi di Indonesia pada pemerintahan Prabowo-Gibran, dimulai dari pidato Prabowo pada Rapimnas Gerindra, 31 Agustus 2024 dan pidatonya pascadiambil sumpah di Gedung Nusantara di MPR-RI, Jakarta, 20 Oktober 3024.
Prabowo juga menyinggung masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di Indonesia yang dapat membahayakan masa depan kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita.
“Kami berharap ada tindakan tegas dan nyata untuk para koruptor ini, bila perlu dihakimi massa seperti jambret dan maling makanan, di mana kejahatan mereka karena mereka lapar, bukan untuk menumpuk kekayaan. Dinamika politik dan sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo, jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu beliau (menteri-red) saja, karena fakta di lapangan kadang-kadang tidak sesuai laporan ke Presiden,” ujar Ketua Umum DPP NCW Hanif, Jumat (25/20/2024).
Baca Juga
Menyimak dinamika sosial politik yang berkembang pascaterbentuknya Kabinet Merah Putih yang diumumkan pada 21 Oktober 2024, banyak kalangan beranggapan Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang cukup berat, mengingat kekhawatiran masyarakat akan bagi-bagi kekuasaan atau politik akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Kalau kami di DPP NCW tidak terlalu khawatir dengan politik akomodatif yang dilakukan Presiden Prabowo saat ini, karena kami memiliki keyakinan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI ke-8 telah kembali menjadi dirinya sendiri alias tidak akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu,” tandas Hanif.
tulis komentar anda