Kabinet Prabowo Diumumkan Besok Malam usai Gala Dinner Kepala Negara
Sabtu, 19 Oktober 2024 - 15:07 WIB
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintahan ke depan itu mampu membangun yang namanya komunikasi yang lebih integratif. Kita tahu bahwa komunikasi selama ini banyak yang menganggap bahwa semuanya adalah representasi pemerintah,” kata Verdy pada Sabtu (19/10/2024).
Dia melihat bahwa semua menilai jika semua menjadi representasi pemerintah dan komunikasinya tidak satu, tidak terintegrasi, maka berpotensi justru akan mengarah yang disebut dengan blunder komunikasi. “Bahkan juga nanti yang menciptakan yang namanya chaos karena perbedaan-perbedaan komunikasi yang tentunya beragam di pemerintahan,” kata dia.
Ia melihat ada beberapa catatan kritis semasa Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkaitan dengan kebijakan di bidang komunikasi dan akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Verdy, pada masa pemerintahan Jokowi ada 4 permasalahan yang terjadi terkait bidang komunikasi.
"Pertama, persoalan blunder komunikasi terutama yang berkaitan dengan isu isu krusial salah satunya saat terjadi Pandemi Covid-19. Kita tahu bagaimana selama pandemi cukup banyak terjadi proses atau blunder komunikasi ini. Dan ini juga bisa menjadi refleksi untuk pemerintahan ke depan meskipun belum tentu akan menghadapi situasi yang sama,” jelasnya.
Verdy juga menyoroti kegagalan pemerintahan saat ini mengomunikasikan sejumlah kebijakan. Salah satunya perihal nasib Ibu Kota Nusantara (IKN), terlebih di akhir masa jabatan akhirnya tidak jadi pindah karena sejumlah alasan infrastuktur dasar.
“Kita tahu seperti misalkan omnibus law, kemudian ada proyek IKN, mungkin project-nya sudah berjalan, undang undangnya sudah disahkan, tetapi masih menyisakan diskursus di ruang publik dan ini tentu PR bagi pemerintah baru untuk kemudian bagaimana komunikasi kebijakan ini tetap diterima oleh masyarakat,” imbuhnya.
Kemudian, Verdy juga menilai pemerintahan saat ini terlalu defensif terhadap kritik. Karena itulah, ia menyarankan pemerintah selanjutnya harus lebih dialogis. “Dengan dialogis itu bisa membuat bagaimana kritik bisa menjadi energi bagi pemerintah terkait dengan kritik yang sifatnya konstruktif,” jelasnya.
Kemudian yang terakhir menurut Verdy selama Pemerintahan Jokowi banyak terjadi persoalan miskomunikasi, terutama dalam penyebaran informasi di ruang digital dan media sosial. “Meningkatnya hoaks saya kira juga menjadi isu yang kemarin cukup kewalahan direspons oleh pemerintah. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya,” tegasnya.
Verdy menegaskan, catatan tersebut tidak hanya sebagai bagian dari refleksi kritis di dalam konteks komunikasi, tapi bagian dari masalah terkait dengan kebijakan pemerintah maupun berbagai hal. Hal ini juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menggunakan komunikasi dengan cara yang baik.
“Dengan yang cara yang efektif dan dengan cara yang tentunya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” tutur akademisi kelahiran Lumajang ini.
Dia melihat bahwa semua menilai jika semua menjadi representasi pemerintah dan komunikasinya tidak satu, tidak terintegrasi, maka berpotensi justru akan mengarah yang disebut dengan blunder komunikasi. “Bahkan juga nanti yang menciptakan yang namanya chaos karena perbedaan-perbedaan komunikasi yang tentunya beragam di pemerintahan,” kata dia.
Ia melihat ada beberapa catatan kritis semasa Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkaitan dengan kebijakan di bidang komunikasi dan akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Verdy, pada masa pemerintahan Jokowi ada 4 permasalahan yang terjadi terkait bidang komunikasi.
"Pertama, persoalan blunder komunikasi terutama yang berkaitan dengan isu isu krusial salah satunya saat terjadi Pandemi Covid-19. Kita tahu bagaimana selama pandemi cukup banyak terjadi proses atau blunder komunikasi ini. Dan ini juga bisa menjadi refleksi untuk pemerintahan ke depan meskipun belum tentu akan menghadapi situasi yang sama,” jelasnya.
Verdy juga menyoroti kegagalan pemerintahan saat ini mengomunikasikan sejumlah kebijakan. Salah satunya perihal nasib Ibu Kota Nusantara (IKN), terlebih di akhir masa jabatan akhirnya tidak jadi pindah karena sejumlah alasan infrastuktur dasar.
“Kita tahu seperti misalkan omnibus law, kemudian ada proyek IKN, mungkin project-nya sudah berjalan, undang undangnya sudah disahkan, tetapi masih menyisakan diskursus di ruang publik dan ini tentu PR bagi pemerintah baru untuk kemudian bagaimana komunikasi kebijakan ini tetap diterima oleh masyarakat,” imbuhnya.
Kemudian, Verdy juga menilai pemerintahan saat ini terlalu defensif terhadap kritik. Karena itulah, ia menyarankan pemerintah selanjutnya harus lebih dialogis. “Dengan dialogis itu bisa membuat bagaimana kritik bisa menjadi energi bagi pemerintah terkait dengan kritik yang sifatnya konstruktif,” jelasnya.
Kemudian yang terakhir menurut Verdy selama Pemerintahan Jokowi banyak terjadi persoalan miskomunikasi, terutama dalam penyebaran informasi di ruang digital dan media sosial. “Meningkatnya hoaks saya kira juga menjadi isu yang kemarin cukup kewalahan direspons oleh pemerintah. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya,” tegasnya.
Verdy menegaskan, catatan tersebut tidak hanya sebagai bagian dari refleksi kritis di dalam konteks komunikasi, tapi bagian dari masalah terkait dengan kebijakan pemerintah maupun berbagai hal. Hal ini juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menggunakan komunikasi dengan cara yang baik.
“Dengan yang cara yang efektif dan dengan cara yang tentunya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” tutur akademisi kelahiran Lumajang ini.
tulis komentar anda