Kabinet Prabowo Diumumkan Besok Malam usai Gala Dinner Kepala Negara

JAKARTA - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka digelar di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada pukul 10.00 WIB, Minggu, 20 Oktober 2024. Malam harinya, akan digelar gala dinner dengan para kepala negara tamu undangan pelantikan.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan diumumkan Minggu malam setelah gala dinner dengan kepala negara dilakukan. “Malamnya baru dinner kepala negara, setelah itu mengumumkan kabinet,” kata Muzani kepada wartawan, Sabtu (19/10/2024).

Kemudian, Muzani juga memberikan gambaran alur Prabowo usai dilantik sebagai presiden. Dia mengatakan, Prabowo akan langsung menuju Istana Negara.





“Jadi rencananya Pak Prabowo setelah dilantik, besok beliau akan menuju Istana. Kemudian sebelum perjalanan rencananya Pak Jokowi akan mendahului menuju Istana,” ujar dia.

Nantinya, kata Muzani, akan ada sesi penyambutan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap Prabowo yang sudah dilantik. “Kemudian Pak Jokowi akan menyambut presiden yang baru dilantik. Setelah itu Prabowo bersama Jokowi akan memasuki Istana,” ungkapnya.

Setelah itu, lanjut dia, Jokowi kemudian meninggalkan Istana dan akan berangkat ke Kota Solo. “Enggak lama kemudian, Pak Jokowi akan meninggalkan Istana menuju Kota Solo. Kira-kira begitu,” pungkas dia.

Kabinet Prabowo-Gibran Harus Bangun Komunikasi yang Lebih Integratif

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Dr. Verdy Firmantoro mengatakan, komunikasi kabinet pemerintahan baru nantinya harus lebih efektif. Apalagi terkait isu-isu sensitif yang beredar di publik.

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintahan ke depan itu mampu membangun yang namanya komunikasi yang lebih integratif. Kita tahu bahwa komunikasi selama ini banyak yang menganggap bahwa semuanya adalah representasi pemerintah,” kata Verdy pada Sabtu (19/10/2024).

Dia melihat bahwa semua menilai jika semua menjadi representasi pemerintah dan komunikasinya tidak satu, tidak terintegrasi, maka berpotensi justru akan mengarah yang disebut dengan blunder komunikasi. “Bahkan juga nanti yang menciptakan yang namanya chaos karena perbedaan-perbedaan komunikasi yang tentunya beragam di pemerintahan,” kata dia.

Ia melihat ada beberapa catatan kritis semasa Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkaitan dengan kebijakan di bidang komunikasi dan akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Verdy, pada masa pemerintahan Jokowi ada 4 permasalahan yang terjadi terkait bidang komunikasi.

"Pertama, persoalan blunder komunikasi terutama yang berkaitan dengan isu isu krusial salah satunya saat terjadi Pandemi Covid-19. Kita tahu bagaimana selama pandemi cukup banyak terjadi proses atau blunder komunikasi ini. Dan ini juga bisa menjadi refleksi untuk pemerintahan ke depan meskipun belum tentu akan menghadapi situasi yang sama,” jelasnya.

Verdy juga menyoroti kegagalan pemerintahan saat ini mengomunikasikan sejumlah kebijakan. Salah satunya perihal nasib Ibu Kota Nusantara (IKN), terlebih di akhir masa jabatan akhirnya tidak jadi pindah karena sejumlah alasan infrastuktur dasar.

“Kita tahu seperti misalkan omnibus law, kemudian ada proyek IKN, mungkin project-nya sudah berjalan, undang undangnya sudah disahkan, tetapi masih menyisakan diskursus di ruang publik dan ini tentu PR bagi pemerintah baru untuk kemudian bagaimana komunikasi kebijakan ini tetap diterima oleh masyarakat,” imbuhnya.

Kemudian, Verdy juga menilai pemerintahan saat ini terlalu defensif terhadap kritik. Karena itulah, ia menyarankan pemerintah selanjutnya harus lebih dialogis. “Dengan dialogis itu bisa membuat bagaimana kritik bisa menjadi energi bagi pemerintah terkait dengan kritik yang sifatnya konstruktif,” jelasnya.

Kemudian yang terakhir menurut Verdy selama Pemerintahan Jokowi banyak terjadi persoalan miskomunikasi, terutama dalam penyebaran informasi di ruang digital dan media sosial. “Meningkatnya hoaks saya kira juga menjadi isu yang kemarin cukup kewalahan direspons oleh pemerintah. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya,” tegasnya.

Verdy menegaskan, catatan tersebut tidak hanya sebagai bagian dari refleksi kritis di dalam konteks komunikasi, tapi bagian dari masalah terkait dengan kebijakan pemerintah maupun berbagai hal. Hal ini juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menggunakan komunikasi dengan cara yang baik.

“Dengan yang cara yang efektif dan dengan cara yang tentunya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” tutur akademisi kelahiran Lumajang ini.

Ia juga mengingatkan, pemerintah baru agar keberadaan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, yang seharusnya segera disahkan untuk menjadi payung masyarakat memberikan kontribusi ke negara. “Bukan malah UU tersebut menjadi jeratan jeratan yang sifatnya itu membuat mereka ketakutan atau kekhawatiran itu lebih besar,” tukasnya.