Isu Calon Boneka di Pilkada, Pengamat: Sama Saja Menipu Masyarakat
Jum'at, 28 Agustus 2020 - 22:18 WIB
Pada tahun 2015, sempat beredar kabar ada “barter politik” antara PDIP dan Demokrat untuk Pilkada Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan. Di Surabaya, pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana nyaris tidak memiliki lawan.
Di Pacitan, petahana Indartato-Yudi Sumbogo yang merupakan jagoan Demokrat pun tak ada lawan. Saat itu, pilkada dengan calon tunggal tidak diperbolehkan.
Sempat beredar kabar, PDIP akan memunculkan calon di Pacitan. Timbal baliknya, Demokrat mengusung calonnya di Surabaya. Pilkada di dua daerah itu nyaris diundur, tetapi akhirnya tetap berlangsung.
Baik PDIP dan Demokrat telah membantah adanya “barter politik” itu. Idil Akbar mengatakan calon boneka itu hanya kamuflase untuk keterpilihan kandidat tertentu. Calon boneka, menurutnya, tidak baik untuk jalannya politik Indonesia.
“Kalau seperti itu, lebih baik tidak ada sama sekali. Biarkan saja berjalan normatif, lawan kotak kosong dan masyarakat yang menentukan. Jika ada calon boneka, itu sama saja menipu masyarakat,” ucapnya.
Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko mengatakan calon boneka merupakan bentuk permainan dan pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Ini hanya akan mengelabui publik karena seolah-olah menang dalam persaingan. Itu untuk memunculkan legitimasi. (Baca juga: Komitmen Damai Harus Ditegaskan Paslon Agar Pilkada Menjadi Lancar)
“Tentu saja, (jika) parpol yang memunculkan calon boneka adalah yang punya uang besar. Bukan hanya untuk proses pencalonan dan kampanye calon boneka, tetapi juga harus membayari si boneka,” pungkasnya.
Di Pacitan, petahana Indartato-Yudi Sumbogo yang merupakan jagoan Demokrat pun tak ada lawan. Saat itu, pilkada dengan calon tunggal tidak diperbolehkan.
Sempat beredar kabar, PDIP akan memunculkan calon di Pacitan. Timbal baliknya, Demokrat mengusung calonnya di Surabaya. Pilkada di dua daerah itu nyaris diundur, tetapi akhirnya tetap berlangsung.
Baik PDIP dan Demokrat telah membantah adanya “barter politik” itu. Idil Akbar mengatakan calon boneka itu hanya kamuflase untuk keterpilihan kandidat tertentu. Calon boneka, menurutnya, tidak baik untuk jalannya politik Indonesia.
“Kalau seperti itu, lebih baik tidak ada sama sekali. Biarkan saja berjalan normatif, lawan kotak kosong dan masyarakat yang menentukan. Jika ada calon boneka, itu sama saja menipu masyarakat,” ucapnya.
Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko mengatakan calon boneka merupakan bentuk permainan dan pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Ini hanya akan mengelabui publik karena seolah-olah menang dalam persaingan. Itu untuk memunculkan legitimasi. (Baca juga: Komitmen Damai Harus Ditegaskan Paslon Agar Pilkada Menjadi Lancar)
“Tentu saja, (jika) parpol yang memunculkan calon boneka adalah yang punya uang besar. Bukan hanya untuk proses pencalonan dan kampanye calon boneka, tetapi juga harus membayari si boneka,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda