Isu Calon Boneka di Pilkada, Pengamat: Sama Saja Menipu Masyarakat
Jum'at, 28 Agustus 2020 - 22:18 WIB
Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung memiliki sisi positif dan negatif. Lewat pilkada langsung, masyarakat bisa memilih langsung calon pemimpin daerahnya. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemilihan kepala daerah ( pilkada ) langsung memiliki sisi positif dan negatif. Lewat pilkada langsung, masyarakat bisa memilih langsung calon pemimpin daerahnya.
Pilkada langsung pun membuka ruang yang lebih luas kepada siapapun untuk bisa bertarung dalam kontestasi politik. Namun, ruang yang sepertinya lebar itu perlahan menyempit, misalnya makin beratnya syarat maju perseorangan. Syarat dukungannya berkisar 6,5-10% dari total pemilih. (Baca juga: Calonkan Artis Cucu Wapres Ma'ruf Amin di Pilkada Karawang, Ini Penjelasan PDIP)
“Ini dikhawatirkan akan menutup peluang calon lain yang mungkin berkualitas dan memiliki kemampuan menjalankan pemerintah,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar saat dihubungi SINDOnews, Kamis (27/8/2020).
Ada satu fenomena baru, parpol sering secara bergerombol mendukung salah satu pasangan calon yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Tentu saja, kekuatan finansial yang besar.
Praktik ini yang membuat muncul pilkada dengan calon tunggal. Ini memang diperbolehkan tapi membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan: paslon yang diusung parpol melawan kotak kosong.
Belakangan, muncul isu ada paslon boneka. Isu ini berkembang setelah lolosnya paslon dari jalur perseorangan, Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) untuk mengikuti pilkada Kota Solo 2020.
Seperti diketahui, paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa mendapatkan dukungan mayoritas. Paslon ini didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) awalnya berniat memunculkan satu paslon untuk melawan Gibran-Teguh. Namun, kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berjumlah 5 tidak cukup untuk mencalonkan jagoannya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah partainya telah memunculkan calon boneka di Solo. “PDIP tidak pernah merencanakan adanya calon-calon boneka,” ucapnya.
Pilkada langsung pun membuka ruang yang lebih luas kepada siapapun untuk bisa bertarung dalam kontestasi politik. Namun, ruang yang sepertinya lebar itu perlahan menyempit, misalnya makin beratnya syarat maju perseorangan. Syarat dukungannya berkisar 6,5-10% dari total pemilih. (Baca juga: Calonkan Artis Cucu Wapres Ma'ruf Amin di Pilkada Karawang, Ini Penjelasan PDIP)
“Ini dikhawatirkan akan menutup peluang calon lain yang mungkin berkualitas dan memiliki kemampuan menjalankan pemerintah,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar saat dihubungi SINDOnews, Kamis (27/8/2020).
Ada satu fenomena baru, parpol sering secara bergerombol mendukung salah satu pasangan calon yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Tentu saja, kekuatan finansial yang besar.
Praktik ini yang membuat muncul pilkada dengan calon tunggal. Ini memang diperbolehkan tapi membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan: paslon yang diusung parpol melawan kotak kosong.
Belakangan, muncul isu ada paslon boneka. Isu ini berkembang setelah lolosnya paslon dari jalur perseorangan, Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) untuk mengikuti pilkada Kota Solo 2020.
Seperti diketahui, paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa mendapatkan dukungan mayoritas. Paslon ini didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) awalnya berniat memunculkan satu paslon untuk melawan Gibran-Teguh. Namun, kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berjumlah 5 tidak cukup untuk mencalonkan jagoannya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah partainya telah memunculkan calon boneka di Solo. “PDIP tidak pernah merencanakan adanya calon-calon boneka,” ucapnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda