Kolaborasi Prabowo dan Ahmad Ali-Abdul Karim Atasi Masalah Pengangguran
Selasa, 15 Oktober 2024 - 07:11 WIB
Kolaborasi program makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan program perlengkapan sekolah gratis dari Ahmad Ali- Abdul Karimi, diapresiasi. Foto/Instagram
JAKARTA - Pakar Pendidikan Asep Mahfudz mengapresiasi kolaborasi program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo Subianto dengan program perlengkapan sekolah gratis pasangan cagub dan cawagub Sulawesi Tengah (Sulteng), Ahmad Ali- Abdul Karim Aljufri. Langkah kolaborasi dinilai keputusan tepat untuk mengatasi pengangguran hingga kualitas pendidikan.
"Saya sudah 30 tahun mengamati pendidikan di Sulteng. Jadi kalau ada yang mau mengkolaborasikan peningkatan pendidikan di Sulteng dengan pemerintah pusat saya apresiasi. Karena ini bisa menyelesaikan persoalan pendidikan utama di Sulteng, yakni pemerataan," kata Asep, Selasa (15/10/2024).
Asep mengatakan, kesenjangan mutu pendidikan dan infrastruktur di kota dan kabupaten di Sulteng merupakan hal yang paling krusial dan belum diatasi dengan baik. Selain itu, Asep juga menekankan soal aspek kualitas sumber daya manusia yang masih terjadi kesenjangan antara Kota dan Kabupaten di Sulteng.
"Jadi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penting untuk atasi dua masalah krusial itu. Ubah road map pendidikan Sulteng yang sesuai dengan konteks kebutuhannya," katanya.
Asep juga menyebutkan beberapa klaster pendidikan yang perlu diperhatian di Sulteng yakni Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Poso, hingga Morowali. Menurut dia, klaster itu menentukan kebutuhan pendidikan yang berbeda. Salah satu contohnya yakni di daerah yang butuh pendidikan vokasi dan industri di Morowali. Ia juga menilai perhatian terhadap pendidikan vokasi yang kerap digaungkan AKA perlu diseriusi.
"Selama ini perhatian pada pendidikan vokasi kurang. Wilayah dengan sumber daya alam seperti klaster Morowali harusnya ada treatment yang bebeda. Kita masih lihat di Morowali itu banyak tenaga impor. Padahal bisa diberdayakan tenaga lokal untuk level middle-nya kalau pendidikan vokasi atau politekniknya bagus di Sulteng," kata Asep.
Selain itu, mantan pengurus PGRI Provinsi Sulteng ini juga berpesan agar kolaborasi pusat dan daerah bisa membenahi masalah pendanaan yang bisa memutus masalah rata-rata lama sekolah (RLS) di Sulteng yang hanya 8,5 tahun.
"Kolaborasi pusat daerah saya kira bisa untuk memberikan semuanya gratis dan beasiswa agar anak di Sulteng semangat selesaikan sekolah sampai ke level tinggi. Saya ingat dulu banyak temui anak di Morowali Utara yang dijemput gurunya ke laut karena sang anak lebih milih bantu orang tua jadi nelayan. Kalau masalah pendanaan beres, orang tua juga senang bantu anaknya selesaikan sekolah," kata akademisi yang kini mengajar di UPI Bandung itu.
"Saya sudah 30 tahun mengamati pendidikan di Sulteng. Jadi kalau ada yang mau mengkolaborasikan peningkatan pendidikan di Sulteng dengan pemerintah pusat saya apresiasi. Karena ini bisa menyelesaikan persoalan pendidikan utama di Sulteng, yakni pemerataan," kata Asep, Selasa (15/10/2024).
Asep mengatakan, kesenjangan mutu pendidikan dan infrastruktur di kota dan kabupaten di Sulteng merupakan hal yang paling krusial dan belum diatasi dengan baik. Selain itu, Asep juga menekankan soal aspek kualitas sumber daya manusia yang masih terjadi kesenjangan antara Kota dan Kabupaten di Sulteng.
"Jadi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penting untuk atasi dua masalah krusial itu. Ubah road map pendidikan Sulteng yang sesuai dengan konteks kebutuhannya," katanya.
Asep juga menyebutkan beberapa klaster pendidikan yang perlu diperhatian di Sulteng yakni Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Poso, hingga Morowali. Menurut dia, klaster itu menentukan kebutuhan pendidikan yang berbeda. Salah satu contohnya yakni di daerah yang butuh pendidikan vokasi dan industri di Morowali. Ia juga menilai perhatian terhadap pendidikan vokasi yang kerap digaungkan AKA perlu diseriusi.
"Selama ini perhatian pada pendidikan vokasi kurang. Wilayah dengan sumber daya alam seperti klaster Morowali harusnya ada treatment yang bebeda. Kita masih lihat di Morowali itu banyak tenaga impor. Padahal bisa diberdayakan tenaga lokal untuk level middle-nya kalau pendidikan vokasi atau politekniknya bagus di Sulteng," kata Asep.
Selain itu, mantan pengurus PGRI Provinsi Sulteng ini juga berpesan agar kolaborasi pusat dan daerah bisa membenahi masalah pendanaan yang bisa memutus masalah rata-rata lama sekolah (RLS) di Sulteng yang hanya 8,5 tahun.
"Kolaborasi pusat daerah saya kira bisa untuk memberikan semuanya gratis dan beasiswa agar anak di Sulteng semangat selesaikan sekolah sampai ke level tinggi. Saya ingat dulu banyak temui anak di Morowali Utara yang dijemput gurunya ke laut karena sang anak lebih milih bantu orang tua jadi nelayan. Kalau masalah pendanaan beres, orang tua juga senang bantu anaknya selesaikan sekolah," kata akademisi yang kini mengajar di UPI Bandung itu.
tulis komentar anda