Prabowo-Gibran Harus Masukkan Masalah Palestina Dalam Program 100 Hari Kerja
Sabtu, 28 September 2024 - 14:48 WIB
Baca juga: Singgung Perang Ukraina hingga Lebanon, Jokowi Heran Masih Ada Perang di Zaman Modern
Selain Maryam, pembicara utama pada kegiatan ini terdiri dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Ahrul Tsani Fathurrahman.
Maryam mengungkapkan, selama 16 tahun berkiprah, Adara merasakan betapa beratnya penderitaan yang harus dialami oleh rakyat Palestina, khususnya anak dan Perempuan, akibat penjajahan Israel. Terlebih di Gaza, telah 18 tahun merasakan pahitnya blokade Israel sehingga menjadikan Gaza sebagai penjara terbesar di muka bumi.
“Dalam respons situasi terkini, berbagai bantuan kamanusiaan telah kami salurkan, mulai dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, hingga papan, dan juga mengirim obat-obatan dan medis lainnya. Namun semua itu tidak akan menyelesaikan permasalahan di Gaza karena akar dari permasalahan tersebut adalah penjajahan yang dilakukan oleh Israel,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya dan bersama elemen bangsa mendesak agar pemerintahan Indonesia yang baru menjadikan Palestina sebagai agenda prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Tujuannya tercapainya gencatan senjata dan penghentian genosida secara permanen di Palestina.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah berikutnya harus ingat bahwa Indonesia terikat dengan konstitusi.
“Konstitusi kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya
Selain Maryam, pembicara utama pada kegiatan ini terdiri dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Ahrul Tsani Fathurrahman.
Maryam mengungkapkan, selama 16 tahun berkiprah, Adara merasakan betapa beratnya penderitaan yang harus dialami oleh rakyat Palestina, khususnya anak dan Perempuan, akibat penjajahan Israel. Terlebih di Gaza, telah 18 tahun merasakan pahitnya blokade Israel sehingga menjadikan Gaza sebagai penjara terbesar di muka bumi.
“Dalam respons situasi terkini, berbagai bantuan kamanusiaan telah kami salurkan, mulai dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, hingga papan, dan juga mengirim obat-obatan dan medis lainnya. Namun semua itu tidak akan menyelesaikan permasalahan di Gaza karena akar dari permasalahan tersebut adalah penjajahan yang dilakukan oleh Israel,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya dan bersama elemen bangsa mendesak agar pemerintahan Indonesia yang baru menjadikan Palestina sebagai agenda prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Tujuannya tercapainya gencatan senjata dan penghentian genosida secara permanen di Palestina.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah berikutnya harus ingat bahwa Indonesia terikat dengan konstitusi.
“Konstitusi kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya
Lihat Juga :