Muhammadiyah Ajak Masyarakat Merawat Indonesia untuk Kepentingan Bangsa
Rabu, 04 September 2024 - 14:13 WIB
Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muti menuturkan selesainya Pileg dan Pilpres 2024, masyarakat seharusnya move on dan menerima hasil pemilu sebagai realitas politik. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan selesainya Pileg dan Pilpres 2024, masyarakat seharusnya move on dan menerima hasil pemilu sebagai realitas politik. Dia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga stabilitas politik sebagai upaya keberlanjutan transisi kepemimpinan ke depan.
"Seluruh elemen bangsa harus melihat ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Idealnya, setiap pemimpin mengembangkan prinsip kesinambungan. Legasi yang baik dilanjutkan dan dipertahankan, yang kurang diperbaiki atau diganti dengan yang lebih baik," ujar Abdul Mu'ti, Rabu (4/9/2024).
Menurut dia, dalam sebuah negara yang demokratis pergantian kepemimpinan adalah peristiwa politik biasa. Sehingga, pemimpin selanjutnya bisa melanjutkan prinsip kepemimpinan sebelumnya untuk menciptakan iklim harmonis antarmasyarakat.
"Pemimpin yang terpilih, presiden-wakil presiden dan semua pejabat eksekutif adalah pemimpin bangsa dan negara yang berdiri di atas semua golongan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan partai," ungkapnya.
Dia mengimbau masyarakat hendaknya menerima siapa pun pemimpin yang terpilih melalui mekanisme politik yang benar dan sah. Diharapkan, seluruh elemen masyarakat patuh terhadap pemerintah yang berdiri di atas konstitusional.
"Masyarakat hendaknya mematuhi pemimpin apabila langkahnya konstitusional. Apabila menyimpang dari konstitusi dan hukum, masyarakat dapat menyampaikan kritik secara lisan atau tulisan untuk kepentingan umum dan kehidupan bangsa yang lebih baik," katanya.
"Seluruh elemen bangsa harus melihat ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Idealnya, setiap pemimpin mengembangkan prinsip kesinambungan. Legasi yang baik dilanjutkan dan dipertahankan, yang kurang diperbaiki atau diganti dengan yang lebih baik," ujar Abdul Mu'ti, Rabu (4/9/2024).
Baca Juga
Menurut dia, dalam sebuah negara yang demokratis pergantian kepemimpinan adalah peristiwa politik biasa. Sehingga, pemimpin selanjutnya bisa melanjutkan prinsip kepemimpinan sebelumnya untuk menciptakan iklim harmonis antarmasyarakat.
"Pemimpin yang terpilih, presiden-wakil presiden dan semua pejabat eksekutif adalah pemimpin bangsa dan negara yang berdiri di atas semua golongan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan partai," ungkapnya.
Dia mengimbau masyarakat hendaknya menerima siapa pun pemimpin yang terpilih melalui mekanisme politik yang benar dan sah. Diharapkan, seluruh elemen masyarakat patuh terhadap pemerintah yang berdiri di atas konstitusional.
"Masyarakat hendaknya mematuhi pemimpin apabila langkahnya konstitusional. Apabila menyimpang dari konstitusi dan hukum, masyarakat dapat menyampaikan kritik secara lisan atau tulisan untuk kepentingan umum dan kehidupan bangsa yang lebih baik," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
tulis komentar anda