Organisasi Sayap PKB Akan Somasi EO hingga Lokasi Penyedia Tempat Muktamar Tandingan
Sabtu, 31 Agustus 2024 - 20:16 WIB
Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa menggelar konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024). FOTO/MPI/ACHMAD AL FIQRI
JAKARTA - Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Garda Bangsa, mengultimatum serta berencana melayangkan somasi pasa pihak-pihak yang ingin menggelar muktamar tandingan. Termasuk para pihak event organizer (EO) hingga lokasi penyedia tempat muktamar.
"Kami tidak segan-segan untuk mensomasi pihak event organizer maupun hotel dimana pelaksanaan kegiatan atau kumpulan-kumpulan atas nama muktamar tandingan tersebut akan dilaksanakan," kata Sekjen Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa M Rodli Kaelani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).
Langkah itu dilakukan lantaran Rodli menilai rencana muktamar tandingan merupakan ilegal. Pasalnya, kata dia, PKB telah menggelar Muktamar yang dilaksanakan di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
"Muktamar yang dilaksanakan di Bali dihadiri oleh Wakil Presiden, mewakili negara sebagai bentuk pengakuan eksistensi dan penghormatan kepada partai politik. Bahkan dihadiri oleh Menko Polhukam untuk menghargai dan menghormati Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik yang sah di Republik ini," terang Rodli.
Kendati demikian, Rodli meminta agar pihak-pihak yang bergerak menggelar muktamar tandingan tak bertindak konyol. Untuk itu, ia berkata, PKB siap untuk menghadapi kegiatan yang ilegal tersebut.
"Kami juga berkoordinasi dengan aparat untuk menindaklanjuti jika isu-isu muktamar tandingan yang konyol tersebut akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu," ucap Rodli.
"Kami tidak segan-segan untuk mensomasi pihak event organizer maupun hotel dimana pelaksanaan kegiatan atau kumpulan-kumpulan atas nama muktamar tandingan tersebut akan dilaksanakan," kata Sekjen Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa M Rodli Kaelani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).
Langkah itu dilakukan lantaran Rodli menilai rencana muktamar tandingan merupakan ilegal. Pasalnya, kata dia, PKB telah menggelar Muktamar yang dilaksanakan di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
"Muktamar yang dilaksanakan di Bali dihadiri oleh Wakil Presiden, mewakili negara sebagai bentuk pengakuan eksistensi dan penghormatan kepada partai politik. Bahkan dihadiri oleh Menko Polhukam untuk menghargai dan menghormati Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik yang sah di Republik ini," terang Rodli.
Kendati demikian, Rodli meminta agar pihak-pihak yang bergerak menggelar muktamar tandingan tak bertindak konyol. Untuk itu, ia berkata, PKB siap untuk menghadapi kegiatan yang ilegal tersebut.
"Kami juga berkoordinasi dengan aparat untuk menindaklanjuti jika isu-isu muktamar tandingan yang konyol tersebut akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu," ucap Rodli.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda