Korupsi Tak Lagi Sekadar Kekayaan tapi Juga Menumpuk Kekuasaan
Sabtu, 24 Agustus 2024 - 22:06 WIB
Ia mengatakan, jiwa dagang para politisi yang ambisius pada akhirnya mendorong berani melakukan tindakan spekulatif, dengan menawarkan biaya mahar tinggi kepada partai agar dirinya dapat diusung memasuki ajang Pemilu. Jika menang, politisi itu wajib mengembalikan biaya sponsorship kepada yang mendukung.
"Jadi korupsi terjadi tidak hanya karena motivasi seseorang yang pada dasarnya memiliki “corrupted mindset”. Namun, korupsi dapat juga terjadi karena adanya kesempatan atau kelemahan sistem tata kelola yang berakibat tidak efektifnya sistem pengawasan yang seharusnya berlaku," kata Pontjo.
Menurutnya, kini korupsi yang dilakukan tidak sekadar menumpuk kekayaan, tapi juga sudah berubah menjadi korupsi kekuasaan yang membentuk budaya baru. Bahkan, hukum sudah tidak mampu memecahkan persoalan dan mengatasi problem korupsi di Indonesia.
"Mungkin Indonesia harus mengembangkan Post Parliamentary Demokrasi melalui media sosial yang disebut Digital Democracy dengan mengandalkan jargon 'No Viral No Justice'. Karena saat ini media massa merupakan sarana ekspresi kedaulatan rakyat," kata Pontjo.
Ahli Ekonomi, Prasetijono Widjojo MJ, mengatakan, semakin maraknya korupsi disebabkan rendahnya komitmen berlaku jujur, berintegritas dan bertanggungjawab para oknum penyelenggara negara. Kejahatan korupsi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya makin marak karena mulai pudarnya rasa malu.
"Jadi korupsi terjadi tidak hanya karena motivasi seseorang yang pada dasarnya memiliki “corrupted mindset”. Namun, korupsi dapat juga terjadi karena adanya kesempatan atau kelemahan sistem tata kelola yang berakibat tidak efektifnya sistem pengawasan yang seharusnya berlaku," kata Pontjo.
Menurutnya, kini korupsi yang dilakukan tidak sekadar menumpuk kekayaan, tapi juga sudah berubah menjadi korupsi kekuasaan yang membentuk budaya baru. Bahkan, hukum sudah tidak mampu memecahkan persoalan dan mengatasi problem korupsi di Indonesia.
"Mungkin Indonesia harus mengembangkan Post Parliamentary Demokrasi melalui media sosial yang disebut Digital Democracy dengan mengandalkan jargon 'No Viral No Justice'. Karena saat ini media massa merupakan sarana ekspresi kedaulatan rakyat," kata Pontjo.
Ahli Ekonomi, Prasetijono Widjojo MJ, mengatakan, semakin maraknya korupsi disebabkan rendahnya komitmen berlaku jujur, berintegritas dan bertanggungjawab para oknum penyelenggara negara. Kejahatan korupsi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya makin marak karena mulai pudarnya rasa malu.
Lihat Juga :