Putusan MK Final dan Mengikat, Hima Persis Minta DPR Batalkan Revisi UU Pilkada
Kamis, 22 Agustus 2024 - 14:07 WIB
Rapat Baleg DPR membahas RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024). Foto/Arif Julianto
JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) meminta DPR RI membatalkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada . Sebab, dalam revisi yang dilakukan, DPR telah menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan Nomor 70.
Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Hima Persis Rizaldi Mina mengatakan, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sangat krusial, karena menurunkan ambang batas mengajukan calon kepala daerah dari 20 persen kursi di DPRD menjadi 8,5 persen, 7,5 persen, atau 6,5 persen, tergantung jumlah pemilih di daerah tersebut.
"Secara konstitusional, putusan MK bersifat final dan mengikat. Secara konsekuen, undang-undang yang diuji harus direvisi tanpa ada tambahan dan penafsiran sedikit pun atas amanat penting dari putusan MK," ujarnya, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga: DPR Abaikan Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada, Pengamat: Inkonstitusional
Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Hima Persis Rizaldi Mina mengatakan, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sangat krusial, karena menurunkan ambang batas mengajukan calon kepala daerah dari 20 persen kursi di DPRD menjadi 8,5 persen, 7,5 persen, atau 6,5 persen, tergantung jumlah pemilih di daerah tersebut.
"Secara konstitusional, putusan MK bersifat final dan mengikat. Secara konsekuen, undang-undang yang diuji harus direvisi tanpa ada tambahan dan penafsiran sedikit pun atas amanat penting dari putusan MK," ujarnya, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga: DPR Abaikan Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada, Pengamat: Inkonstitusional
Lihat Juga :