Dinilai Abaikan Putusan MK, Baleg DPR: Kami Bekerja Atas Nama Konstitusi

Legislator PPP itu mengatakan, berdasarkan UUD 1945 pasal 20 telah disebutkan bahwa DPR bersama pemerintah memiliki kekuasaan dalam rangka pembentukan undang-undang.

Sementara, MK memiliki tugas lainnya yang juga diatur secara undang-undang. "MK sifatnya adalah negative legislacy. Jadi membatalkan ataupun menolak, bukan merumuskan norma," ujarnya.

"Merumuskan norma, membuat norma itu tugasnya pembentuk undang-undang," sambungnya.