Mengurangi Beban Subsidi Negara dari Tumpukan Sampah
Sabtu, 17 Agustus 2024 - 22:09 WIB
BALIKPAPAN - Meningkatnya populasi penduduk Indonesia membuat konsumsi energi nasional ikut melonjak. Dalam satu dekade terakhir, konsumsi energi di dalam negeri melejit sebesar 60%. Pemerintah pun menambah alokasi anggaran ketahanan energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jumlahnya sangat besar, mencapai Rp421,7 triliun.
baca juga: Konsumsi LPG Nonsubsidi Turun, ESDM Pantau Perpindahan ke Gas Melon
Anggaran jumbo itu akan diguyurkan untuk subsidi dan kompensasi energi bagi rakyat Indonesia. Selama ini, subsidi energi yang meningkat setiap tahun menjadi salah satu beban keuangan negara. Dari kategori jenis energi, konsumsi gas elpiji atau LPG untuk konsumsi rumah tangga yakni LPG 3 kg terus meningkat.
Tahun ini, pemerintah menganggarkan subsidi untuk gas yang dikemas dalam tabung berwarna hijau muda itu sebesar 8,02 juta ton, lebih besar dari tahun lalu. Melonjaknya beban subsidi LPG itu tentu akan berpotensi semakin membebani keuangan negara di masa depan. Terlebih, apabila kesadaran masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi bersubsidi masih rendah.
Karenanya, penggunaan beragam alternatif sumber energi perlu ditingkatkan, salah satunya pemanfaatan sampah menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.
Data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) menyebutkan, hingga Juli 2024, dari 290 kabupaten/kota se-Indonesia volume timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Sekitar 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola.
“Sebenarnya, sampah-sampah itu bisa dikelola sebagai sumber energi gas untuk masyarakat,” ujar Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada SINDOnews di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Dengan diolahnya sampah menjadi gas, ada alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan energi murah yang minim bahkan tanpa subsidi. Tak hanya sampah, produksi biogas juga bisa dilakukan di daerah-daerah yang menjadi sentra-sentra peternakan dengan mengubah kotoran ternak menjadi gas yang dialirkan ke rumah-rumah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
“Tentu itu akan mengurangi beban negara untuk subsidi LPG. Karenanya, pemerintah termasuk pemerintah daerah perlu proaktif dalam hal ini,karena sangat potensial,” tuturnya.
baca juga: Konsumsi LPG Nonsubsidi Turun, ESDM Pantau Perpindahan ke Gas Melon
Anggaran jumbo itu akan diguyurkan untuk subsidi dan kompensasi energi bagi rakyat Indonesia. Selama ini, subsidi energi yang meningkat setiap tahun menjadi salah satu beban keuangan negara. Dari kategori jenis energi, konsumsi gas elpiji atau LPG untuk konsumsi rumah tangga yakni LPG 3 kg terus meningkat.
Tahun ini, pemerintah menganggarkan subsidi untuk gas yang dikemas dalam tabung berwarna hijau muda itu sebesar 8,02 juta ton, lebih besar dari tahun lalu. Melonjaknya beban subsidi LPG itu tentu akan berpotensi semakin membebani keuangan negara di masa depan. Terlebih, apabila kesadaran masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi bersubsidi masih rendah.
Karenanya, penggunaan beragam alternatif sumber energi perlu ditingkatkan, salah satunya pemanfaatan sampah menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.
Data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) menyebutkan, hingga Juli 2024, dari 290 kabupaten/kota se-Indonesia volume timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Sekitar 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola.
“Sebenarnya, sampah-sampah itu bisa dikelola sebagai sumber energi gas untuk masyarakat,” ujar Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada SINDOnews di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Dengan diolahnya sampah menjadi gas, ada alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan energi murah yang minim bahkan tanpa subsidi. Tak hanya sampah, produksi biogas juga bisa dilakukan di daerah-daerah yang menjadi sentra-sentra peternakan dengan mengubah kotoran ternak menjadi gas yang dialirkan ke rumah-rumah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
“Tentu itu akan mengurangi beban negara untuk subsidi LPG. Karenanya, pemerintah termasuk pemerintah daerah perlu proaktif dalam hal ini,karena sangat potensial,” tuturnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda