Spirit Advokasi Anti-Amerika

Sebelumnya, Filipina dan AS telah menjalin beberapa kerja sama pertahanan yang membawa kedua negara tersebut menjadi aliansi militer di kawasan Asia Tenggara sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pangkalan Militer tahun 1947, Perjanjian Bersama (Defense Treaty) tahun 1951 dan Visiting Forces Agreement tahun 1998. Sementara itu tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah masa penentuan EDCA untuk diundangkan oleh parlemen Filipina.

Perjanjian ini, ditandatangani pada 2014, dianggap sebagai perjanjian eksekutif antara mantan Menteri Pertahanan Filipina, Voltaire Gazmin dan mantan Menteri Pertahanan AS dan Duta Besar untuk Filipina Philip Goldberg. Akhirnya, pada 12 Januari 2016, Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan penegasan konstitusionalitasnya bagi perjanjian ini yang kemudian membuka jalan bagi kedua negara untuk bekerja sama dalam bidang pertahanan dan membolehkan AS membangun kembali pangkalan militernya di Filipina.

Dinamika diplomasi pertahanan dan kerja sama pertahanan bilateral yang semakin dalam antara kedua negara menjadi semakin strategis tatkala Menteri Luar Negeri AS Blinken dan Menteri Pertahanan Llyod Austin menjadi tuan rumah bagi Filipina dalam pertemuan tingkat menteri “2+2” pada bulan April 2023.

Pertemuan ini kemudian dilanjutkan oleh kunjungan Presiden Marcos Jr ke AS dan bertemu Presiden Joe Biden untuk kunjungan kerja resmi selama empat hari pada awal Mei 2023. Kerja sama pertahanan yang dibangun kedua negara mengalami banyak perkembangan yang ditandai oleh pengaruh politik global dan secara khusus oleh kemajuan militer yang dimiliki oleh China.

baca juga: Membaca Buku Dunia dan Indonesia

Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh AS dan Filipina telah bertransformasi dari kerangka interaksi dan keterlibatan hubungan antara kedua negara yang sederhana menjadi aliansi militer yang kompleks dalam hubungan antarnegara untuk mengatasi tantangan keamanan dan pertahanan bersama. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan aliansi politik dan militer, yang digunakan sebagai upaya kerja sama keamanan dan pertahanan kolektif di kawasan oleh kedua negara.

Diplomasi pertahanan merupakan instrumen penting bagi kedua negara dan juga negara-negara lain di kawasan untuk mencapai tujuan keamanan nasional dan regional. Kebangkitan kekuatan regional seperti China dan India telah mengubah lanskap keamanan di kawasan ini, menyebabkan persaingan antar negara besar dan meningkatkan potensi konflik. Selain itu, sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan, Laut China Timur, dan Laut Jepang Timur terus menjadi sumber ketegangan.

Hal-hal di ataslah yang mendorong AS untuk membujuk Filipina agar membangun pangkalan militer. Sementara itu, pembukaan pangkalan militer AS ini bukan saja akan menimbulkan ketegangan baru dan perlombaan senjata di kawasan, namun juga telah mencederai konsep ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) yang dimiliki ASEAN di mana Filipina juga turut menyetujui pembentukannya di tahun 1971.

Dengan demikian, sebagaimana judul dari buku ini, pembukaan pangkalan militer asing (AS) di Filipina justru akan menjadi sumber ketidakamanan baru, bukan saja untuk Filipina tapi juga bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pada titik ini, kedua negara tampaknya terus berupaya untuk mempertahankan mentalitas perang dingin dalam sistem internasional yang semakin cenderung multipolar.

Bahkan kedua negara telah menciptakan “A New Cold War Mentality” di kawasan Asia Tenggara yang tentunya akan semakin memperkuat kembalinya kekuatan kekuasaan (the return of power politics) dan di sisi lain. Kondisi ini juga akan semakin membahayakan posisi sentral ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan di Asia Tenggara yang selalu mengedepankan penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan beragam masalah di kawasan ini dan selalu berupaya untuk bertindak imparsial dalam persaingan antara kekuatan besar (great power competition).