Menuju Era Baru Pemberantasan Korupsi: Harapan Calon Pimpinan KPK Berlatar Belakang Maritim
Rabu, 17 Juli 2024 - 21:53 WIB
Ketua Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik ini menuturkan calon dengan latar belakang maritim memiliki beberapa keunggulan yang relevan dalam konteks pemberantasan korupsi.
“Pertama, pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif. Pengetahuan mendalam mengenai perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut memberikan mereka kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi di sektor-sektor tersebut,” ungkap Hakeng.
Kedua, pengalaman praktis di dunia maritim memberikan wawasan tentang mekanisme operasional dan regulasi yang berlaku di sektor tersebut. Wawasan ini sangat penting untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang berbasis data dan fakta lapangan.
“Pemahaman operasional ini memungkinkan calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim untuk mengenali celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan korupsi dan menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan efisien,” katanya.
Kemudian, ketiga, individu dengan latar belakang maritim biasanya memiliki jaringan luas di sektor ini baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara.
Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga maritim internasional dan instansi pemerintah lainnya dapat memperkuat kapasitas KPK dalam memberantas korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak.
Dengan makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, termasuk investasi infrastruktur pelabuhan, eksplorasi sumber daya alam laut, dan pengamanan laut, di mana nilai investasinya sangat besar, maka risiko korupsi di sektor ini juga meningkat. Karena itu, kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.
“Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa perspektif baru dan meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di sektor maritim, yang merupakan salah satu pilar utama bagi ekonomi dan keamanan nasional Indonesia,” ucapnya.
“Pertama, pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif. Pengetahuan mendalam mengenai perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut memberikan mereka kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi di sektor-sektor tersebut,” ungkap Hakeng.
Kedua, pengalaman praktis di dunia maritim memberikan wawasan tentang mekanisme operasional dan regulasi yang berlaku di sektor tersebut. Wawasan ini sangat penting untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang berbasis data dan fakta lapangan.
“Pemahaman operasional ini memungkinkan calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim untuk mengenali celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan korupsi dan menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan efisien,” katanya.
Kemudian, ketiga, individu dengan latar belakang maritim biasanya memiliki jaringan luas di sektor ini baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara.
Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga maritim internasional dan instansi pemerintah lainnya dapat memperkuat kapasitas KPK dalam memberantas korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak.
Dengan makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, termasuk investasi infrastruktur pelabuhan, eksplorasi sumber daya alam laut, dan pengamanan laut, di mana nilai investasinya sangat besar, maka risiko korupsi di sektor ini juga meningkat. Karena itu, kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.
“Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa perspektif baru dan meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di sektor maritim, yang merupakan salah satu pilar utama bagi ekonomi dan keamanan nasional Indonesia,” ucapnya.
(jon)
tulis komentar anda