Menuju Era Baru Pemberantasan Korupsi: Harapan Calon Pimpinan KPK Berlatar Belakang Maritim

JAKARTA - Penutupan pendaftaran calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Juli 2024 dengan total pendaftar mencapai 525 orang. Ini menunjukkan besarnya minat dan tanggung jawab berbagai kalangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam proses seleksi ini, tidak hanya kuantitas pendaftar yang menjadi perhatian, tetapi juga kualifikasi dan latar belakang mereka.



Ada usulan untuk memberikan ruang kepada capim KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim. Menurut Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, usulan ini merupakan gagasan menarik dan strategis.

“Latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama terkait dengan sektor maritim,” ujar Pengamat Maritim IKAL Strategic Center (ISC) ini di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” kata Hakeng.

Menurut dia, makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, risiko korupsi di sektor ini juga meningkat sehingga kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut yang sangat besar menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya terkait sektor maritim.

Ketua Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik ini menuturkan calon dengan latar belakang maritim memiliki beberapa keunggulan yang relevan dalam konteks pemberantasan korupsi.

“Pertama, pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif. Pengetahuan mendalam mengenai perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut memberikan mereka kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi di sektor-sektor tersebut,” ungkap Hakeng.

Kedua, pengalaman praktis di dunia maritim memberikan wawasan tentang mekanisme operasional dan regulasi yang berlaku di sektor tersebut. Wawasan ini sangat penting untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang berbasis data dan fakta lapangan.

“Pemahaman operasional ini memungkinkan calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim untuk mengenali celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan korupsi dan menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan efisien,” katanya.

Kemudian, ketiga, individu dengan latar belakang maritim biasanya memiliki jaringan luas di sektor ini baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga maritim internasional dan instansi pemerintah lainnya dapat memperkuat kapasitas KPK dalam memberantas korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Dengan makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, termasuk investasi infrastruktur pelabuhan, eksplorasi sumber daya alam laut, dan pengamanan laut, di mana nilai investasinya sangat besar, maka risiko korupsi di sektor ini juga meningkat. Karena itu, kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.

“Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa perspektif baru dan meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di sektor maritim, yang merupakan salah satu pilar utama bagi ekonomi dan keamanan nasional Indonesia,” ucapnya.