Masih Semrawut, Partai Perindo Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran Pendidikan
Selasa, 09 Juli 2024 - 09:29 WIB
Baca juga: Kebijakan Pendidikan Pemerintah Harus Mendukung Lembaga Pendidikan Swasta
Gardian menilai, komposisi anggaran pendidikan seharusnya menjadi prioritas dan dilakukan secara adil berdasarkan proporsi yang seharusnya.
Sebagai contoh adalah alokasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya 7 triliun (1,1 persen) dari total anggaran 20 persen. sedangkan Sekolah Kedinasan mencapai hampir 32 triliun, yakni sekitar 400 persen lebih banyak.
"Tentu ini tidak sehat. Menurut saya, akhirnya perguruan tinggi dipaksa untuk mencari anggaran sendiri yang menyebabkan Perguruan Tinggi bukan fokus memaksimalkan kualitas. Mahasiswa hanya dijadikan pasar dan ini adalah komersialisasi pendidikan yang berlebihan," tegasnya.
Gardian menambahkan, contoh lain, yang saat ini sedang ramai dibahas yaitu mengenai 52 persen anggaran pendidikan dialokasikan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun Kemendikbud justru tidak memiliki data akurat mengenai penggunaan data.
Gardian menilai, komposisi anggaran pendidikan seharusnya menjadi prioritas dan dilakukan secara adil berdasarkan proporsi yang seharusnya.
Sebagai contoh adalah alokasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya 7 triliun (1,1 persen) dari total anggaran 20 persen. sedangkan Sekolah Kedinasan mencapai hampir 32 triliun, yakni sekitar 400 persen lebih banyak.
"Tentu ini tidak sehat. Menurut saya, akhirnya perguruan tinggi dipaksa untuk mencari anggaran sendiri yang menyebabkan Perguruan Tinggi bukan fokus memaksimalkan kualitas. Mahasiswa hanya dijadikan pasar dan ini adalah komersialisasi pendidikan yang berlebihan," tegasnya.
Gardian menambahkan, contoh lain, yang saat ini sedang ramai dibahas yaitu mengenai 52 persen anggaran pendidikan dialokasikan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun Kemendikbud justru tidak memiliki data akurat mengenai penggunaan data.
Lihat Juga :