Soal Isu Wanita Harus Punya Satu Anak Perempuan, BKKBN: Bukan Mewajibkan
Senin, 08 Juli 2024 - 15:23 WIB
Dia menyebut beratnya menaikkan pendapatan perkapita karena yang bekerja sedikit. “Kalau seandainya sekarang angka stuntingnya sudah tinggi, kemudian kualitasnya nggak bagus, terus jumlahnya sedikit, waduh berat sekali menyangga beban,” tutupnya.
pada kesempatan yang sama menjelaskan tugas BKKBN di antaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. “Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ungkapnya.
Dokter Hasto mengungkapkan, BKKBN dalam pertemuan ini akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS, dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukung kebijakan BKKBN terkait kebijakan PTS. Di mana kebijakan tersebut mempertahankan TFR di angka 2,1. “Kita mendukung sekali, setiap kita ada meeting G-20, banyak kepala negara yang sekarang concern, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. GDP-nya tuh nggak bisa tumbuh di atas 4% per tahun," urainya.
"Kalau kita masih mau mengngejar supaya jadi negara maju, pertumbuhan GDP-nya cukup tinggi, jumlah usia produktif tinggi. Itu perhitungan beliau (BKKBN) total fertility ratenya minimal harus 2,1. Kalau turun di bawah itu tapi kita belum menjadi negara maju akan lebih sulit untuk mencapai ke sana,” katanya.
Budi menyebut pertemuan triwulanan ini adalah upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antarkementerian, lembaga dan pihak terkait. “Di UU Kesehatan ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan di mana kita diminta untuk bisa lebih mengintegrasikan rencana, kebijakan, monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dibuat,” ujarnya.
Budi mengungkapkan, pertemuan ini adalah kali ketiga untuk mencari bentuk, menjalin komunikasi, dan juga saling mengenal satu sama lain antarkementerian dan lembaga di bidang kesehatan. “Saya merasa sudah tiga kali integrasinya sudah jalan. Jadi, saya harapkan ke depannya semua permasalahan di sektor kesehatan kita bisa didiskusikan bareng-bareng, enggak sendiri-sendiri. Sehingga bisa saling sinergi,” tambahnya.
Pada acara ini juga ditandatangani Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kemenkes, BPJS, BPPOM, dan BKKBN tentang Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan.
“Ketauan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa di integrasi. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, BKKBN ada data ibu anak, itu bisa diintegrasi. Sehingga teman-teman daerah enggak usah data entrynya dua kali. Dan datanya jadi lebih bagus kualitasnya karena data yang dari beliau (BKKBN),” imbuh Budi.
Selain Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN, High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II dihadiri juga Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti; Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir; Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring & Evaluasi, Muttaqien; Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rizka Andalusia; dan para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga.
pada kesempatan yang sama menjelaskan tugas BKKBN di antaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. “Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ungkapnya.
Dokter Hasto mengungkapkan, BKKBN dalam pertemuan ini akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS, dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukung kebijakan BKKBN terkait kebijakan PTS. Di mana kebijakan tersebut mempertahankan TFR di angka 2,1. “Kita mendukung sekali, setiap kita ada meeting G-20, banyak kepala negara yang sekarang concern, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. GDP-nya tuh nggak bisa tumbuh di atas 4% per tahun," urainya.
"Kalau kita masih mau mengngejar supaya jadi negara maju, pertumbuhan GDP-nya cukup tinggi, jumlah usia produktif tinggi. Itu perhitungan beliau (BKKBN) total fertility ratenya minimal harus 2,1. Kalau turun di bawah itu tapi kita belum menjadi negara maju akan lebih sulit untuk mencapai ke sana,” katanya.
Budi menyebut pertemuan triwulanan ini adalah upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antarkementerian, lembaga dan pihak terkait. “Di UU Kesehatan ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan di mana kita diminta untuk bisa lebih mengintegrasikan rencana, kebijakan, monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dibuat,” ujarnya.
Budi mengungkapkan, pertemuan ini adalah kali ketiga untuk mencari bentuk, menjalin komunikasi, dan juga saling mengenal satu sama lain antarkementerian dan lembaga di bidang kesehatan. “Saya merasa sudah tiga kali integrasinya sudah jalan. Jadi, saya harapkan ke depannya semua permasalahan di sektor kesehatan kita bisa didiskusikan bareng-bareng, enggak sendiri-sendiri. Sehingga bisa saling sinergi,” tambahnya.
Pada acara ini juga ditandatangani Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kemenkes, BPJS, BPPOM, dan BKKBN tentang Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan.
“Ketauan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa di integrasi. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, BKKBN ada data ibu anak, itu bisa diintegrasi. Sehingga teman-teman daerah enggak usah data entrynya dua kali. Dan datanya jadi lebih bagus kualitasnya karena data yang dari beliau (BKKBN),” imbuh Budi.
Selain Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN, High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II dihadiri juga Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti; Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir; Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring & Evaluasi, Muttaqien; Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rizka Andalusia; dan para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga.
tulis komentar anda