Pemerintah Diminta Selamatkan Program Rumah Subsidi
Jum'at, 28 Juni 2024 - 16:00 WIB
Ia menjelaskan, bisnis properti memberikan sumbangsih 16% dari produk domestik bruto atau sekitar Rp2.800 triliun. Sementara bisnis rumah subsidi membawa efek ganda (multiflier effect) 185 industri lainnya mulai dari pabrik semen, besi, pasir, paku, bata, batu, atap, kayu, cat, kunci, furnitur, jasa keuanga, dan lain lain. Progran rumah subsidi merupakan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang tetap tumbuh dan eksis walau saat pandemi Covid.
"Dana yang dialokasikan pemerintah untuk rumah subsidi kembali lagi dalam bentuk pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta industri ikutannya ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan keuntungan jasa keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat," katanya.
Untuk mengatasi backlog perumahan, di mana sebanyak 12 juta keluarga belum memiliki rumah, maka Hipka mendukung program 3 juta rumah dari Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hipka juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memungut dana tabungan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagu Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Swasta dengan terus melakukan komunikasi dan bermusyawarah dan mufakat dengan stakeholder, terkait besaran potongan dan hal tehnis lainnya.
"Ada beberapa usulan yang perlu dikaji pemerintah bersama stake holder seperti Asosiasi Real Estat Indonesia dan Bank BTN serta yang lain terkait skema baru pembiayaan program rumah subsidi contohnya dana abadi perumahan dan dengan masa subsidi dikurangi dari 20 tahun jadi 10 tahun, sehingga dengan dana APBN yang sama didapatkan kuota 2 kali lipat jadi otomatis makin banyak rakyat yang bisa mendapatkan rumah subsidi," katanya.
"Dana yang dialokasikan pemerintah untuk rumah subsidi kembali lagi dalam bentuk pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta industri ikutannya ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan keuntungan jasa keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat," katanya.
Untuk mengatasi backlog perumahan, di mana sebanyak 12 juta keluarga belum memiliki rumah, maka Hipka mendukung program 3 juta rumah dari Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hipka juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memungut dana tabungan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagu Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Swasta dengan terus melakukan komunikasi dan bermusyawarah dan mufakat dengan stakeholder, terkait besaran potongan dan hal tehnis lainnya.
"Ada beberapa usulan yang perlu dikaji pemerintah bersama stake holder seperti Asosiasi Real Estat Indonesia dan Bank BTN serta yang lain terkait skema baru pembiayaan program rumah subsidi contohnya dana abadi perumahan dan dengan masa subsidi dikurangi dari 20 tahun jadi 10 tahun, sehingga dengan dana APBN yang sama didapatkan kuota 2 kali lipat jadi otomatis makin banyak rakyat yang bisa mendapatkan rumah subsidi," katanya.
(abd)
Lihat Juga :