Tak Ingin Solo Jadi Ajang Coba-Coba, PKS Siapkan Lawan Gibran
Jum'at, 21 Agustus 2020 - 13:56 WIB
Gibran Rakabuming Raka (kiri) menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) di Rumah Dinas Jalan Widya Chandra IV No 16, Jakarta, Rabu (12/8/2020). PKS berupaya untuk menghadirkan rival bagi Gibran di Pilkada Solo. FOTO/SINDOnews/EKO PURWANTO
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ingin Pilkada Kota Solo dijadikan sebagai ajang coba-coba atau latihan. Maka itu, PKS berusaha menghadirkan rival bagi Gibran Rakabuming Raka .
Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pemilukada (BP3) DPD PKS Kota Surakarta, Sugeng Riyanto mengakui bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo merupakan urusan rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Artinya dia mau calonkan siapa, dia mau munculkan siapa dalam konteks kontestasi Pilkada sepenuhnya kewenangan itu ada di sana," katanya dalam video yang diunggah PKS Jawa Tengah di YouTube pada Kamis (20/8/2020).
"Cuma barangkali kita juga bisa mengkritisi dalam konteks bahwa kita berkepentingan terhadap siapa sih yang bakal menjadi pemimpin di Kota Surakarta," kata Sugeng.( )
Ia mengatakan, masyarakat Solo berharap agar pemimpinnya ke depan adalah orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas yang memadai, dan pengalaman dalam mengelola sebuah kota. "Sehingga kebijakan-kebijakan yang ke depan itu benar-benar kebijakan yang pro terhadap kepentingan ataupun memajukan kemakmuran masyarakat kota Surakarta," ujar Wakil ketua DPRD Kota Surakarta ini.
Sugeng mengungkapkan, publik pun bertanya-tanya kenapa yang dimunculkan dan mendapatkan rekomendasi dari PDIP adalah relatif pendatang baru. Karena, kata dia, Gibran selama ini sama sekali tidak dikenal di jagat perpolitikan Kota Solo.
"Tiba-tiba muncul, tiba-tiba jadi calon orang nomor satu di kota Surakarta. Ini kan publik berhak mengkritisi itu. Termasuk dalam hal ini PKS. PKS tentu tidak berharap bahwa kepemimpinan Solo ke depan ini dijadikan sebagai coba-coba, dijadikan sebagai ajang latihan," katanya.
Dia mengatakan, PKS ingin pemimpin Kota Solo adalah mereka yang sudah berpengalaman, teruji dan kemudian mendedikasikan semua pengalaman dan kemampuannya itu untuk memecahkan persoalan-persoalan kota untuk menjadi dan membawa kota Surakarta ke depan semakin maju atau moncer.( )
"Nah apa iya kita bisa berharap lebih kepada pendatang baru, new comer yang kita semua belum tahu pengalamannya dalam hal pengelolaan kota yang tidak sederhana mengelola kota Surakarta ini. Makanya, di PKS, di Solo ini sekarang ini kan kami sedang mencoba mencari kapal nih, membuat kapal koalisi yang memungkinkan nanti kita punya lawan tanding yang memadai untuk Gibran," katanya.
Sebab, kata dia, PKS hanya memiliki lima kursi DPRD kota Solo. Sementara untuk mengajukan calon wali kota, kata dia, minimal sembilan kursi. "Maka PKS butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon. Nah empat ini yang sedang kita kejar dan uniknya Pilkada di Solo itu memang peristiwanya di Solo tapi rasanya rasa nasional. Kenapa begitu? Karena yang memantau partai-partai non PDIP non PKS, ini day to day itu langsung dari pimpinan pusatnya," katanya.
Dia pun memberikan contoh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan langsung menyetir kebijakan Pilkada Kota Solo. Kemudian, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Golkar juga demikian. Akibatnya, lanjut dia, ruang pergerakan komunikasi politik di Solo menjadi sangat sempit karena diambil alih oleh DPP masing-masing partai politik (Parpol).
"Nah maka sekarang PKS sedang mencoba mengalihkan komunikasi ini dari level kota menuju ke level pusat DPP sana. Dengan harapan komunikasi di level DPP lebih setara. Kita sedang menunggu nih hasil dari komunikasi itu di level DPP PKS, kemudian bersama dengan partai-partai yang punya kursi di Solo, PAN, Gerindra, Golkar, dan PSI, ini empat partai yang punya kursi non PDIP dan PKS," ucapnya.
Sugeng membeberkan ada 45 orang anggota DPRD Kota Solo, yang terdiri dari 30 orang dari PDIP, lima orang dari PKS, tiga orang dari PAN, tiga orang dari Gerindra, tiga orang dari Golkar dan seorang dari PSI.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pemilukada (BP3) DPD PKS Kota Surakarta, Sugeng Riyanto mengakui bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo merupakan urusan rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Artinya dia mau calonkan siapa, dia mau munculkan siapa dalam konteks kontestasi Pilkada sepenuhnya kewenangan itu ada di sana," katanya dalam video yang diunggah PKS Jawa Tengah di YouTube pada Kamis (20/8/2020).
"Cuma barangkali kita juga bisa mengkritisi dalam konteks bahwa kita berkepentingan terhadap siapa sih yang bakal menjadi pemimpin di Kota Surakarta," kata Sugeng.( )
Ia mengatakan, masyarakat Solo berharap agar pemimpinnya ke depan adalah orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas yang memadai, dan pengalaman dalam mengelola sebuah kota. "Sehingga kebijakan-kebijakan yang ke depan itu benar-benar kebijakan yang pro terhadap kepentingan ataupun memajukan kemakmuran masyarakat kota Surakarta," ujar Wakil ketua DPRD Kota Surakarta ini.
Sugeng mengungkapkan, publik pun bertanya-tanya kenapa yang dimunculkan dan mendapatkan rekomendasi dari PDIP adalah relatif pendatang baru. Karena, kata dia, Gibran selama ini sama sekali tidak dikenal di jagat perpolitikan Kota Solo.
"Tiba-tiba muncul, tiba-tiba jadi calon orang nomor satu di kota Surakarta. Ini kan publik berhak mengkritisi itu. Termasuk dalam hal ini PKS. PKS tentu tidak berharap bahwa kepemimpinan Solo ke depan ini dijadikan sebagai coba-coba, dijadikan sebagai ajang latihan," katanya.
Dia mengatakan, PKS ingin pemimpin Kota Solo adalah mereka yang sudah berpengalaman, teruji dan kemudian mendedikasikan semua pengalaman dan kemampuannya itu untuk memecahkan persoalan-persoalan kota untuk menjadi dan membawa kota Surakarta ke depan semakin maju atau moncer.( )
"Nah apa iya kita bisa berharap lebih kepada pendatang baru, new comer yang kita semua belum tahu pengalamannya dalam hal pengelolaan kota yang tidak sederhana mengelola kota Surakarta ini. Makanya, di PKS, di Solo ini sekarang ini kan kami sedang mencoba mencari kapal nih, membuat kapal koalisi yang memungkinkan nanti kita punya lawan tanding yang memadai untuk Gibran," katanya.
Sebab, kata dia, PKS hanya memiliki lima kursi DPRD kota Solo. Sementara untuk mengajukan calon wali kota, kata dia, minimal sembilan kursi. "Maka PKS butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon. Nah empat ini yang sedang kita kejar dan uniknya Pilkada di Solo itu memang peristiwanya di Solo tapi rasanya rasa nasional. Kenapa begitu? Karena yang memantau partai-partai non PDIP non PKS, ini day to day itu langsung dari pimpinan pusatnya," katanya.
Dia pun memberikan contoh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan langsung menyetir kebijakan Pilkada Kota Solo. Kemudian, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Golkar juga demikian. Akibatnya, lanjut dia, ruang pergerakan komunikasi politik di Solo menjadi sangat sempit karena diambil alih oleh DPP masing-masing partai politik (Parpol).
"Nah maka sekarang PKS sedang mencoba mengalihkan komunikasi ini dari level kota menuju ke level pusat DPP sana. Dengan harapan komunikasi di level DPP lebih setara. Kita sedang menunggu nih hasil dari komunikasi itu di level DPP PKS, kemudian bersama dengan partai-partai yang punya kursi di Solo, PAN, Gerindra, Golkar, dan PSI, ini empat partai yang punya kursi non PDIP dan PKS," ucapnya.
Sugeng membeberkan ada 45 orang anggota DPRD Kota Solo, yang terdiri dari 30 orang dari PDIP, lima orang dari PKS, tiga orang dari PAN, tiga orang dari Gerindra, tiga orang dari Golkar dan seorang dari PSI.
(abd)
tulis komentar anda