Hukuman Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Diperberat Jadi 12 Tahun
Selasa, 11 Juni 2024 - 18:03 WIB
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Hukuman penjara Andhi ditambah dua tahun dari 10 menjadi menjadi 12 tahun. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono . Hukuman diperberat setelah kuasa hukum mengajukan banding atas putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan," tulis putusan banding di laman SIPP PN Jakarta Pusat.
Dalam putusan banding tersebut, hukuman penjara Andhi ditambah dua tahun dari 10 menjadi menjadi 12 tahun.
Hal itu karena Andhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 12 tahun," bunyi SIPP.
Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim H Herri Swantoro dengan Anggota Majelis Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Brgatut Sulistyo dengan panitera Fajar Sonny Sukmono pada 6 Juni 2024.
Hukuman tersebut dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dilalui Andhi. Selain kurungan badan, Andhi juga dikenai membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara.
Andhi dijatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar yang dibacakan Majelis Hakim Djuyamto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
"Mengadili satu, menyatakan terdakwa Andhi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disampaikan Penuntut Umum," ujar Djuyamto saat membacakan vonis.
"Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan tidak dibayar denda diganti pidana kurungan 6 bulan," tambahnya.
"Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan," tulis putusan banding di laman SIPP PN Jakarta Pusat.
Dalam putusan banding tersebut, hukuman penjara Andhi ditambah dua tahun dari 10 menjadi menjadi 12 tahun.
Hal itu karena Andhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 12 tahun," bunyi SIPP.
Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim H Herri Swantoro dengan Anggota Majelis Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Brgatut Sulistyo dengan panitera Fajar Sonny Sukmono pada 6 Juni 2024.
Hukuman tersebut dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dilalui Andhi. Selain kurungan badan, Andhi juga dikenai membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara.
Andhi dijatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar yang dibacakan Majelis Hakim Djuyamto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
"Mengadili satu, menyatakan terdakwa Andhi Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disampaikan Penuntut Umum," ujar Djuyamto saat membacakan vonis.
"Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan tidak dibayar denda diganti pidana kurungan 6 bulan," tambahnya.
(jon)
tulis komentar anda