Catatan Satu Tahun BP3OKP
Rabu, 05 Juni 2024 - 11:47 WIB
Penyimpangan penyimpangan masih banyak terjadi akibat pengawasan yang lemah (atau sengaja dibuat lemah) dan permainan pejabat daerah sendiri.
Kami mendapat laporan adanya potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Papua tahun anggaran 2013-2019 senilai Rp 1,3 triliun yang tidak masuk kas daerah. Hingga kini belum ada tindak lanjut atas temuan ini. Korupsi masih menjadi virus yang berbahaya bagi Otsus Papua.
Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa sektor pengawasan pembangunan di Papua masih lemah. Setidaknya terjadi pada inspektorat masing-masing kementerian/lembaga negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah.
BP3OKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Dalam satu arahannya, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar badan ini benar-benar melakukan upaya percepatan pembangunan Papua. Diperlukan semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, desain baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan rakyat Papua.
Dalam satu tahun kerja BP3OKP tercatat telah dihasilkan beberapa kebijakan dan program strategis untuk Papua. Antara lain terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua, Program Pendidikan Pola Asrama, Sekolah Sepanjang Hari (SSH), sekolah/pendidikan/pelatihan vokasi Sorong, Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan anak OAP sekolah kedokteran dibiayai Kementerian Kesehatan, dan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, komunikasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi hasil kerja seluruh program BP3OKP tahun 2023.
Ke depan masih banyak tugas yang harus dijalankan BP3OKP. Diperlukan komitmen bersama yang kuat antara seluruh penyelenggara negara, pemerintahan daerah, otoritas pengawasan dan partisipasi publik, khususnya OAP sesuai UU Otsus Papua, agar pembangunan di Tanah Papua benar-benar dirasakan kebermanfaatannya bagi seluas-luasnya warga Papua.
Agenda ke depan Program 1 Papua:
Kami mendapat laporan adanya potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Papua tahun anggaran 2013-2019 senilai Rp 1,3 triliun yang tidak masuk kas daerah. Hingga kini belum ada tindak lanjut atas temuan ini. Korupsi masih menjadi virus yang berbahaya bagi Otsus Papua.
Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa sektor pengawasan pembangunan di Papua masih lemah. Setidaknya terjadi pada inspektorat masing-masing kementerian/lembaga negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah.
BP3OKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Dalam satu arahannya, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar badan ini benar-benar melakukan upaya percepatan pembangunan Papua. Diperlukan semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, desain baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan rakyat Papua.
Dalam satu tahun kerja BP3OKP tercatat telah dihasilkan beberapa kebijakan dan program strategis untuk Papua. Antara lain terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua, Program Pendidikan Pola Asrama, Sekolah Sepanjang Hari (SSH), sekolah/pendidikan/pelatihan vokasi Sorong, Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan anak OAP sekolah kedokteran dibiayai Kementerian Kesehatan, dan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, komunikasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi hasil kerja seluruh program BP3OKP tahun 2023.
Ke depan masih banyak tugas yang harus dijalankan BP3OKP. Diperlukan komitmen bersama yang kuat antara seluruh penyelenggara negara, pemerintahan daerah, otoritas pengawasan dan partisipasi publik, khususnya OAP sesuai UU Otsus Papua, agar pembangunan di Tanah Papua benar-benar dirasakan kebermanfaatannya bagi seluas-luasnya warga Papua.
Agenda ke depan Program 1 Papua:
Lihat Juga :