Jokowi Perlu Jadi Ketum Parpol untuk Kuatkan Posisi Tawar di Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Ide Jokowi menjadi ketua umum partai semakin urgen lantaran PDIP bakal memilih jalan sebagai oposisi. Prabowo-Gibran butuh figur Jokowi untuk menjaga dinamika politik koalisi dan oposisi agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Karena itu, Jokowi pasti akan mengambil posisi sebagai penjaga pemerintahan ketika PDIP menjadi oposisi,” ujar Azhari.

Sejauh ini, rumor berkembang memang menyebut Jokowi bakal menjadi ketua umum partai politik yang sudah eksisting selama ini antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan Partai NasDem.

Dia menilai besar kemungkinan Jokowi potensial hanya akan berlabuh di Gerindra dan PAN yang relatif tidak banyak memiliki resistensi terhadap dirinya. Kedua partai tersebut secara terbuka sudah menggelar karpet merah bagi keanggotaan Jokowi.

“Jokowi itu potensial jadi Ketum Gerindra karena setelah Prabowo jadi Presiden, Prabowo tak boleh merangkap sebagai ketum partai. Apalagi semua orang tahu Prabowo menang menjadi Presiden karena bantuan dukungan Jokowi. Ya ini semacam tukar guling, Prabowo jadi Presiden, Jokowi jadi Ketua Umum Partai Gerindra,” katanya.

“Sementara, kalau di PAN, Jokowi sangat dibutuhkan karena ketiadaan figur politik di partai ini selepas ditinggal Amien Rais. Sebagai Presiden 2 periode, PAN butuh pengalaman dan kemampuan Jokowi untuk memenangkan pemilu dan mengoptimalkan dukungan masyarakat. Jika Jokowi jadi Ketua Umum PAN atau Ketua Majelis Penasihat Partai, maka hal tersebut akan meningkatkan daya tarik PAN. Setidak-tidaknya bagi pendukung Jokowi yang nonpartisan,” tutur Azhari.