Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Serahkan 20 Nama Pansel Capim KPK ke KSP
Senin, 20 Mei 2024 - 16:26 WIB
Koordinator ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa dirinya yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan beberapa hal kepada Deputi V KSP. Foto/SINDOnews/Raka Dwi
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan audiensi dengan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana. Audiensi itu guna membahas tindak lanjut dari pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner dan Dewan Pengawas KPK.
Koordinator Indonesia Corupption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa dirinya yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan beberapa hal kepada Deputi V KSP.
"Maka dari itu kami menyampaikan dua hal sebenarnya. Satu mengenai kriteria. Lagi-lagi kami sampaikan persoalan integritas, kompetensi dan tidak punya afiliasi, kedekatan dengan institusi negara tertentu, atau kelompok politik tertentu sebelum presiden nanti menentukan siapa yang mengisi pos sebagai Pansel Pimpinan dan Dewas KPK," ujar Kurnia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Hal lainnya, kata Kurnia, pihaknya menyerahkan dokumen sejumlah usulan nama Pansel dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
"Kami juga menyerahkan satu dokumen yang berisi sejumlah nama usulan dari masyarakat sipil untuk dapat dipertimbangkan, atau diteruskan oleh Deputi V KSP ke meja Presiden. Agar kemudian dapat dipertimbangkan secara baik," jelas Kurnia.
Kurnia menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus memilih Pansel Capim KPK secara baik dan benar agar tidak terulang kejadian yang memunculkan pemimpin lembaga antikorupsi yang bermasalah.
"Belajar dari 2019, Pansel yang dibuat oleh Pak Jokowi, menghasilkan pimpinan KPK bermasalah. Mestinya dalam titik itu menjadi evaluasi, apalagi kami mengingatkan kepada KSP ini merupakan momentum akhir bagi KSP, pemerintah, khususnya presiden sebelum nanti purnatugas pada tanggal 20 Oktober untuk mengembalikan citra KPK yang buruk karena revisi UU KPK dan proses pemilihan pimpinan KPK," jelas Kurnia.
Kurnia mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan 20 nama calon Pansel Capim KPK kepada Deputi V KSP. Namun, dirinya tidak mau membeberkan siapa sosok 20 nama tersebut.
Koordinator Indonesia Corupption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa dirinya yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyampaikan beberapa hal kepada Deputi V KSP.
"Maka dari itu kami menyampaikan dua hal sebenarnya. Satu mengenai kriteria. Lagi-lagi kami sampaikan persoalan integritas, kompetensi dan tidak punya afiliasi, kedekatan dengan institusi negara tertentu, atau kelompok politik tertentu sebelum presiden nanti menentukan siapa yang mengisi pos sebagai Pansel Pimpinan dan Dewas KPK," ujar Kurnia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Hal lainnya, kata Kurnia, pihaknya menyerahkan dokumen sejumlah usulan nama Pansel dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
"Kami juga menyerahkan satu dokumen yang berisi sejumlah nama usulan dari masyarakat sipil untuk dapat dipertimbangkan, atau diteruskan oleh Deputi V KSP ke meja Presiden. Agar kemudian dapat dipertimbangkan secara baik," jelas Kurnia.
Kurnia menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus memilih Pansel Capim KPK secara baik dan benar agar tidak terulang kejadian yang memunculkan pemimpin lembaga antikorupsi yang bermasalah.
"Belajar dari 2019, Pansel yang dibuat oleh Pak Jokowi, menghasilkan pimpinan KPK bermasalah. Mestinya dalam titik itu menjadi evaluasi, apalagi kami mengingatkan kepada KSP ini merupakan momentum akhir bagi KSP, pemerintah, khususnya presiden sebelum nanti purnatugas pada tanggal 20 Oktober untuk mengembalikan citra KPK yang buruk karena revisi UU KPK dan proses pemilihan pimpinan KPK," jelas Kurnia.
Kurnia mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan 20 nama calon Pansel Capim KPK kepada Deputi V KSP. Namun, dirinya tidak mau membeberkan siapa sosok 20 nama tersebut.
Lihat Juga :
tulis komentar anda