Draf Revisi UU Penyiaran Dikritik, Pemerintah Dinilai Bakal Monopoli Informasi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 13:37 WIB
Karenanya, dia mendesak DPR untuk mengarahkan revisi UU Penyiaran ke arah yang mendukung independensi media, dengan mencegah monopoli kepemilikan media yang dapat menghambat kebebasan pers.

"Jika kita ingin mendukung demokrasi yang sehat, kita harus memastikan bahwa media kita bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak berkepentingan," tegas Arifin.

Dalam menyikapi situasi ini, pihaknya akan terus mengadvokasi kebebasan pers dan mendorong transparansi dalam pembahasan revisi UU Penyiaran. "Serta memobilisasi dukungan publik untuk menjaga esensi jurnalisme sebagai pilar demokrasi," tutupnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!