PDIP Klarifikasi Usulan Melegalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
Kamis, 16 Mei 2024 - 09:11 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Chico Hakim meluruskan pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Hugua yang mengusulkan politik uang atau money politics dilegalkan pada pelaksanaan kontestasi politik. Chico menjelaskan, pernyataan Hugua merupakan hanya bentuk dari sarkasme.
"Bahwa yang bersangkutan menyampaikan pernyataan tersebut tidak lebih mengarah ke sarkasme," tutur Chico dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/5/2024).
Ia mengatakan, Hugua telah muak akan maraknya praktik money politics selama musim kampanye Pemilu 2024. Ia melanjutkan, politik uang saat itu dilakukan secara kasat mata.
"Dan tidak ada penindakan dan bahkan terkesan adanya pembiaran oleh pihak penyelenggara pemilu dan aparat," kata Chico.
Bahkan, Chico menduga, politik uang dilakukan tak hanya oleh para kandidat melainkan juga aparat pemerintahan dari tingkat terendah hingga aparat hukum.
"Praktik sogok menyogok yang begitu lazim terjadi di negeri ini sudah pada taraf yang memprihatinkan, dari mulai membeli suara rakyat hingga membeli predikat WTP dari oknum BPK," ucapnya.
"Semoga kegagalan kepemimpinan negara hari ini dalam memberantas atau paling tidak meminimalisir praktik yang tidak terhormat seperti ini, tidak menjadi bagian dari keberlanjutan kepemimpinan yang akan datang," pungkasnya.
"Bahwa yang bersangkutan menyampaikan pernyataan tersebut tidak lebih mengarah ke sarkasme," tutur Chico dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/5/2024).
Ia mengatakan, Hugua telah muak akan maraknya praktik money politics selama musim kampanye Pemilu 2024. Ia melanjutkan, politik uang saat itu dilakukan secara kasat mata.
"Dan tidak ada penindakan dan bahkan terkesan adanya pembiaran oleh pihak penyelenggara pemilu dan aparat," kata Chico.
Bahkan, Chico menduga, politik uang dilakukan tak hanya oleh para kandidat melainkan juga aparat pemerintahan dari tingkat terendah hingga aparat hukum.
"Praktik sogok menyogok yang begitu lazim terjadi di negeri ini sudah pada taraf yang memprihatinkan, dari mulai membeli suara rakyat hingga membeli predikat WTP dari oknum BPK," ucapnya.
"Semoga kegagalan kepemimpinan negara hari ini dalam memberantas atau paling tidak meminimalisir praktik yang tidak terhormat seperti ini, tidak menjadi bagian dari keberlanjutan kepemimpinan yang akan datang," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda