Survei Indikator Politik: Kebijakan Kemenhub soal Pembatasan Truk saat Mudik Diapresiasi Publik

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:56 WIB
Mayoritas publik puas dengan penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2024 berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Mayoritas publik puas dengan penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2024 berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Sejumlah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga diapresiasi, di antaranya soal pembatasan truk saat arus mudik Lebaran.

Sebanyak 77,4 persen masyarakat setuju truk dibatasi saat mudik. "Mayoritas setuju dengan pembatasan truk besar selama arus mudik/balik," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro dalam penjelasannya, Selasa (14/5/2024).



Kemenhub selama arus mudik dan balik Lebaran April lalu bekerja sama dengan Polri membatasi operasional angkutan barang di tol dan non-tol. Pembatasan truk itu dilakukan demi mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

Kebijakan tersebut pun berhasil mengurangi kepadatan. Kebijakan lain untuk mengurai dan mencegah kemacetan adalah seperti contraflow, one way (satu arah), dan rekayasa lalu lintas lain.

Sejumlah kebijakan itu juga diapresiasi publik, sehingga secara keseluruhan masyarakat puas dengan penyelenggaran mudik 2024. Masih dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 90,4 persen responden puas dengan penyelenggaraan mudik Hari Raya Idulfitri 2024.

"Kita temukan 73,9 persen dari seluruh responden merasa sangat puas dan cukup puas, dua kategori ini (yang mudik dan tidak mudik) kita jadikan satu. Tapi kalau kita lebih khusus isolasi mereka yang mudik, kepuasan lebih tinggi 90,4 persen," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!