Bangun Keluarga Mandiri di Masa Pandemi melalui UPPKS
Rabu, 19 Agustus 2020 - 00:30 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menekankan agar setiap keluarga tidak terlalu terlena dengan dampak pandemi. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Pagebluk virus corona (COVID-19) telah berimbas besar pada berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi , pendidikan, dan lainnya. Tak sedikit keluarga sangat terdampak dari wabah global tersebut.
Melihat kondisi itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan agar setiap keluarga tidak terlalu terlena dengan dampak pandemi. Menurutnya, masih ada kesempatan untuk membangun ekonomi keluarga secara mandiri dengan memenuhi kebutuhan lokal sendiri.
"Kita pakai pandemi ini sebagai kesempatan membangun ekonomi yang mandiri. Ketika ekonomi kerakyatan itu sumbernya adalah koperasi, UMKM, dan UPPKS, maka ada kesempatan baik karena ada glokalisasi. Artinya, kita sempatkan penuhi kebutuhan lokal sendiri, bukan berarti anti asing," kata Hasto.( )
Bagi yang akan atau sedang menjalankan usaha, mantan Bupati Kulonprogo itu menyarankan agar masyarakat dapat melihat peluang dan tidak berhenti untuk berinovasi. Selain itu, perlu juga kerja keras dan mengelola keuangan keluarga sehingga tidak bersikap boros.
"Keluarga punya usaha, punya produk. Kemudian, punya rasa cinta terhadap produk lokal atau mandiri. Selain itu, juga punya jejaring (pemasaran) lewat koperasi dan networking secara virtual. Tanpa itu, kita tidak bisa memasarkan dengan baik," ujarnya.
Hal itu bisa dilakukan dengan bergabung pada kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS). Di dalam wadah itu, anggotanya bisa mempelajari produk, mengembangkan modal, hingga belajar menguasai teknologi informasi (IT) untuk memasarkan produknya.( )
Ketua Umum Perkumpulan Andalan Kelompok UPPKS (AKU) Nasional, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi mengatakan, setiap kelompok UPPKS beranggotakan 10 orang dengan latar belakang dari keluarga sejahtera dan prasejahtera. Komunitas antarpelaku usaha itu dibentuk untuk saling membantu dengan mengusung prinsip tanggung renteng.
Sejak dibentuk pada 2002, keterlibatan keluarga dalam AKU makin bertambah. Menurut catatannya, hingga 2018 sudah beranggotakan hampir 2 juta orang yang tersebar di 32 provinsi.
"Tujuannya, keluarga miskin jangan ada lagi di 2045. Kami berusaha membangun kelompok bersama antara keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera melalui kelompok ini. Di dalamnya, mereka bisa saling membantu satu sama lain," ujarnya.
Putri sulung pasangan Sultan Hamengkubuwono dan GKR Hemas dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu menyatakan ada berbagai strategi pemberdayaan di era adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal saat pandemi COVID-19. Upaya itu antara lain, mendorong keikutsertaan pelaku UPPKS unggulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pameran dan wokrshop virtual.
Selain itu, mendorong pelaku usaha unggulan memanfaatkan digital marketing, bekerja sama dengan penyelenggara e-commerce secara lokal maupun global. Kemudian, mendorong pelaku usaha mikro melakukan diferensiasi usaha, terutama yang mendukung program penanggulangan COVID-19 seperti penyediaan masker, sabun deterjen, hand sanitizer, berbagai makan olahan, dan lainnya.
Melihat kondisi itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan agar setiap keluarga tidak terlalu terlena dengan dampak pandemi. Menurutnya, masih ada kesempatan untuk membangun ekonomi keluarga secara mandiri dengan memenuhi kebutuhan lokal sendiri.
"Kita pakai pandemi ini sebagai kesempatan membangun ekonomi yang mandiri. Ketika ekonomi kerakyatan itu sumbernya adalah koperasi, UMKM, dan UPPKS, maka ada kesempatan baik karena ada glokalisasi. Artinya, kita sempatkan penuhi kebutuhan lokal sendiri, bukan berarti anti asing," kata Hasto.( )
Bagi yang akan atau sedang menjalankan usaha, mantan Bupati Kulonprogo itu menyarankan agar masyarakat dapat melihat peluang dan tidak berhenti untuk berinovasi. Selain itu, perlu juga kerja keras dan mengelola keuangan keluarga sehingga tidak bersikap boros.
"Keluarga punya usaha, punya produk. Kemudian, punya rasa cinta terhadap produk lokal atau mandiri. Selain itu, juga punya jejaring (pemasaran) lewat koperasi dan networking secara virtual. Tanpa itu, kita tidak bisa memasarkan dengan baik," ujarnya.
Hal itu bisa dilakukan dengan bergabung pada kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS). Di dalam wadah itu, anggotanya bisa mempelajari produk, mengembangkan modal, hingga belajar menguasai teknologi informasi (IT) untuk memasarkan produknya.( )
Ketua Umum Perkumpulan Andalan Kelompok UPPKS (AKU) Nasional, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi mengatakan, setiap kelompok UPPKS beranggotakan 10 orang dengan latar belakang dari keluarga sejahtera dan prasejahtera. Komunitas antarpelaku usaha itu dibentuk untuk saling membantu dengan mengusung prinsip tanggung renteng.
Sejak dibentuk pada 2002, keterlibatan keluarga dalam AKU makin bertambah. Menurut catatannya, hingga 2018 sudah beranggotakan hampir 2 juta orang yang tersebar di 32 provinsi.
"Tujuannya, keluarga miskin jangan ada lagi di 2045. Kami berusaha membangun kelompok bersama antara keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera melalui kelompok ini. Di dalamnya, mereka bisa saling membantu satu sama lain," ujarnya.
Putri sulung pasangan Sultan Hamengkubuwono dan GKR Hemas dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu menyatakan ada berbagai strategi pemberdayaan di era adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal saat pandemi COVID-19. Upaya itu antara lain, mendorong keikutsertaan pelaku UPPKS unggulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pameran dan wokrshop virtual.
Selain itu, mendorong pelaku usaha unggulan memanfaatkan digital marketing, bekerja sama dengan penyelenggara e-commerce secara lokal maupun global. Kemudian, mendorong pelaku usaha mikro melakukan diferensiasi usaha, terutama yang mendukung program penanggulangan COVID-19 seperti penyediaan masker, sabun deterjen, hand sanitizer, berbagai makan olahan, dan lainnya.
(abd)
tulis komentar anda