BKKBN Juga Wajib Pikirkan Pendidikan Perempuan, Bukan Cuma Kontrasepsi

Selasa, 18 Agustus 2020 - 17:13 WIB
“Jadi, petugasnya kalau ke desa jangan cuma (sosialisasi) tentang penggunaan kontrasepsi, tapi juga datang ke sekolah. Kalau tidak sampai separuh anak perempuannya, ini berarti BKKBN ikut gagal dalam bidang kependudukannya,” terang dia.

Ketua Dewan Pakar Menteri Desa PDTT itu menilai salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan manusia yaitu pendidikan. Bukan diukur dari kepintaran anak, tapi lamanya mereka ikut sekolah resmi, pemerataan pendidikan, kesetaraan dan kerjasama.

(Baca: BKKBN: Bonus Demografi Harus Bisa Menjadi Bonus Kesejahteraan)

Karena itu dirinya meminta agar BKKBN tidak takut untuk menegur bupati maupun camat bila masih banyak anak perempuan di desa yang belum bisa mengakses pendidikan wajib belajar. Termasuk juga, ikut berperan mendidik anak balita di masa sekarang yang akan menjadi generasi berikut pada 2045 nanti atau tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

“Kalau perlu sampai anak di keluarga miskin bisa mengikuti pendidikan di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA. Karena (peran) BKKBN menjual sumber daya manusia, sumber daya keluarga, dan orang untuk dinaikkan indikatornya menjadi sangat positif,” tukasnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!