Soal Arah Politik PDIP Pasca Putusan MK, Said Abdullah Sebut Kewenangan di Tangan Megawati

Kedua, praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lulus elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDIP yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian bisa menghadapi keadaan ini.

Oleh sebab itu, menurut Said, PDIP tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern, meletakkan kaderisasi sebagai merit politik.

Ketiga, kebersamaan atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa.

“Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa,” jelas Said.

Keempat, mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu.

Dengan demikian, kata Said, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan.



“Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas,” tegas Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI ini.