Megawati Soroti Kurangnya Keterlibatan Perempuan di Politik
Senin, 17 Agustus 2020 - 14:22 WIB
Megawati Soekarnoputri. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan beberapa pesannya dalam video yang diunggah Biro Pers Sekretariat Presiden. Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah keterlibatan perempuan di kancah politik Indonesia.
"Sebenarnya kalau saya melihat, para wanita Indonesia ini masih sangat kurang di dalam kiprahnya di dalam bidang politik. Saya menekankan hal itu," katanya dikutip dari video Biro Pers Setpres, Senin (17/8/2020).
Dia menyebut saat ini memang sudah banyak organisasi bagi perempuan Indonesia. Namun, hal tersebut belum cukup mampu mendorong para perempuan terjun ka ranah politik. "Tetapi masih sangat kurang wanita-wanita yang berani terjun di bidang politik. Tentunya yang harus kita lihat kendalanya itu apa," ujarnya.
Padahal, sebenarnya hukum formal Indonesia memberikan peluang yang besar bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah di bidang politik.
( ).
Ketua Umum DPP PDIP ini menyebut adanya hukum formal tersebut membuat kaum perempuan berkiprah sama dengan kaum laki-laki. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. "Artinya tidak disebut laki atau perempuan di mata hukum. Jadi kita harusnya kaum perempuan kita menyadari hal itu," tuturnya.
Megawati menuturkan bahwa dalam istilah Bahasa Jawa, perempuan itu sering disebut sebagai konco wingking (teman di belakang). Bahkan ada pula istilah bahwa jika masuk surga perempuan itu katut (terbawa), masuk neraka itu nunut (menumpang).
"Sudah bukan zamannya lagi kaum perempuan berbunyi itu seperti apa yang tadi saya katakan peribahasa Jawa itu. Karena kenyataan di lapangan banyak sekali bapak dan ibu bekerja untuk membesarkan anak-anaknya supaya anak Indonesia menjadi bergizi dengan makanan. Lalu pintar otaknya. Sehingga mereka dapat meneruskan sekolah tidak hanya sampai di tingkat SD atau SMP atau SMA tapi seluruhnya dapat melakukan hal itu sampai di tingkat universitas," paparnya.
( ).
Megawati juga menilai bahwa kiprah perempuan dapat semakin luas. Namun, tentunya harus dibuka ruang oleh pemerintah maupun di internal keluarga masing-masing.
"Sebenarnya kalau saya melihat, para wanita Indonesia ini masih sangat kurang di dalam kiprahnya di dalam bidang politik. Saya menekankan hal itu," katanya dikutip dari video Biro Pers Setpres, Senin (17/8/2020).
Dia menyebut saat ini memang sudah banyak organisasi bagi perempuan Indonesia. Namun, hal tersebut belum cukup mampu mendorong para perempuan terjun ka ranah politik. "Tetapi masih sangat kurang wanita-wanita yang berani terjun di bidang politik. Tentunya yang harus kita lihat kendalanya itu apa," ujarnya.
Padahal, sebenarnya hukum formal Indonesia memberikan peluang yang besar bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah di bidang politik.
( ).
Ketua Umum DPP PDIP ini menyebut adanya hukum formal tersebut membuat kaum perempuan berkiprah sama dengan kaum laki-laki. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. "Artinya tidak disebut laki atau perempuan di mata hukum. Jadi kita harusnya kaum perempuan kita menyadari hal itu," tuturnya.
Megawati menuturkan bahwa dalam istilah Bahasa Jawa, perempuan itu sering disebut sebagai konco wingking (teman di belakang). Bahkan ada pula istilah bahwa jika masuk surga perempuan itu katut (terbawa), masuk neraka itu nunut (menumpang).
"Sudah bukan zamannya lagi kaum perempuan berbunyi itu seperti apa yang tadi saya katakan peribahasa Jawa itu. Karena kenyataan di lapangan banyak sekali bapak dan ibu bekerja untuk membesarkan anak-anaknya supaya anak Indonesia menjadi bergizi dengan makanan. Lalu pintar otaknya. Sehingga mereka dapat meneruskan sekolah tidak hanya sampai di tingkat SD atau SMP atau SMA tapi seluruhnya dapat melakukan hal itu sampai di tingkat universitas," paparnya.
( ).
Megawati juga menilai bahwa kiprah perempuan dapat semakin luas. Namun, tentunya harus dibuka ruang oleh pemerintah maupun di internal keluarga masing-masing.
(zik)
tulis komentar anda