Hakim Konstitusi Tanya Daerah Sering Dikunjungi Jokowi, Menko PMK: Kemungkinan Banyak Proyek

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan daerah yang sering dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan daerah yang memiliki banyak proyek strategis nasional (PSN). Hal itu disampaikan Muhadjir menjawab Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

“Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu,” ujar Muhadjir.

Mulanya, Muhadjir ditanya oleh salah satu Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait pertimbangan Presiden Jokowi memilih salah satu daerah misalnya Jawa Tengah lebih banyak dikunjungi daripada daerah lainnya. “Kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya?” tanya Saldi Isra kepada Muhadjir.



Lebih lanjut, Muhadjir melanjutkan jawabannya bahwa kunjungan Jokowi ke daerah tidak hanya dilakukan sekali dua kali. Namun, kunjungan ke daerah ini sudah menjadi pola kepemimpinan Jokowi.



“Jadi, kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham, karena pernah satu periode dengan beliau, ketika membagi KIP Pak Presiden selalu, membagi-bagi KIP ke daerah-daerah tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver ke lapangan,” ujarnya.

Selain itu, Muhadjir juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN sehingga pada awal tahun program yang berjalan bisa segera kick off atau diluncurkan, seperti halnya program bansos.

“Dan Bapak Presiden, itu selalu menekankan pentingnya belanja APBN pada awal tahun karena itu DIPA itu diberikan pada November bahkan September. Sehingga Januari sudah kick off semua program termasuk bansos. Dan disitulah presiden turun ke lapangan untuk pemantauan mengecek apa betul semua sudah terdeliver sekaligus mendapatkan feedback umpan balik yang dijadikan sasaran bansos itu,” pungkasnya.