Todung Mulya Lubis: Pilpres 2024 Hanya Teatrikal Belaka Akibat Dugaan Nepotisme Jokowi
Rabu, 27 Maret 2024 - 21:02 WIB
Kata dia, pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.
"Seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran," ujar Todung.
"Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak, demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya, sekali lagi, hanya satu memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Todung mengatakan, ketika semua pelanggaran yang tercatat ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu termasuk masyarakat sipil (civil society) maka akan terang benderang bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.
"Karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur, sistematis dan masif maka sangat beralasan kalau MK RI memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia," pungkasnya.
"Seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran," ujar Todung.
"Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak, demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya, sekali lagi, hanya satu memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Todung mengatakan, ketika semua pelanggaran yang tercatat ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu termasuk masyarakat sipil (civil society) maka akan terang benderang bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.
"Karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur, sistematis dan masif maka sangat beralasan kalau MK RI memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :