Ekonomi Pasca Pemilu
Senin, 25 Maret 2024 - 07:15 WIB
Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Beberapa hasil studi menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang berkonstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil studi World Bank (1994) menunjukkan bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Artinya, dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, melalui pengembangan infrastruktur yang telah massif dilakukan selama beberapa tahun terakhir, diharapkan seluruh wilayah di Indonesia akan semakin terintegrasi secara ekonomi, sehingga biaya logistik di Indonesia dapat diturunkan dan disparitas harga dapat ditekan, sekaligus menaikkan daya saing ekonomi Indonesia.
Pada perkembangannuya, perlu diakui bahwa kemajuan dan capaian-capaian pembangunan di berbagai sektor telah berhasil diraih Indonesia. Meski demikian, di bawah kepemimpinan presiden terpilih mendatang yang menekankan pada tema keberlanjutan, Indonesia juga masih memiliki catatan-catatan dan area yang memerlukan perbaikan.
Salah satu program besar pemerintah yang memerlukan perhatian ialah terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Melakukan perpindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (baru). Akan tetapi, pemindahan tersebut memerlukan berbagai analisis tepat dan komprehensif yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pasalnya, dalam membangun IKN tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Sementara itu, Jakarta dapat tetap mempertahankan posisi strategisnya sebagai pusar perdagangan atau keuangan di Indonesia.
Selanjutnya, di tengah dinamika pembangunan yang terus berlangsung, Indonesia hingga saat ini juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan yang perlu menjadi catatan bagi presiden atau pemerintahan baru. Salah satu masalah yang mendesak adalah kemiskinan yang masih membayangi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, hingga saat ini masih terdapat jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang terpinggirkan. setidaknya per Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu Rp 550.458 per kapita per bulan.
Di sisi lain, tantangan yang juga akan dihadapi pemerintahan baru ke depan adalah tingginya angka stunting. Stunting menjadi cerminan dari ketidakseimbangan gizi yang dialami oleh anak-anak, yang dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka di kemudian hari. Permasalahan stunting memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada jangka pendek, pada kasus stunting akan menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan anak atau balita, mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik dari anak, serta tinggi badan yang rendah serta gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah.
Berdasarkan data Kemenkes RI (2022) kasus stunting di Indonesia terus mengalami penurunan, termasuk di tahun 2022 angka stunting mengalami penurunan dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% per tahun 2022. Meski demikian, angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 20%.
Selain itu, masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian serius pemerintahan baru di tengah bayang-bayang pelemahan ekonomi global. Pasalnya, Bank Dunia mengingatkan bahwa negara miskin, negara berkembang hingga negara maju tidak luput dari potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hingga kini, tak ada yang mampu memprediksi secara pasti pulihnya kondisi ekonomi global. Artinya, setidaknya dalam lima tahun mendatang, pemerintahan baru di Indonesia masih akan dihadapkan pada tantangan besar terkait masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang memerlukan perhatian serius. Inflasi yang tidak terkendali dapat memberikan dampak yang merugikan bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil studi World Bank (1994) menunjukkan bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Artinya, dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, melalui pengembangan infrastruktur yang telah massif dilakukan selama beberapa tahun terakhir, diharapkan seluruh wilayah di Indonesia akan semakin terintegrasi secara ekonomi, sehingga biaya logistik di Indonesia dapat diturunkan dan disparitas harga dapat ditekan, sekaligus menaikkan daya saing ekonomi Indonesia.
Pada perkembangannuya, perlu diakui bahwa kemajuan dan capaian-capaian pembangunan di berbagai sektor telah berhasil diraih Indonesia. Meski demikian, di bawah kepemimpinan presiden terpilih mendatang yang menekankan pada tema keberlanjutan, Indonesia juga masih memiliki catatan-catatan dan area yang memerlukan perbaikan.
Salah satu program besar pemerintah yang memerlukan perhatian ialah terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Melakukan perpindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (baru). Akan tetapi, pemindahan tersebut memerlukan berbagai analisis tepat dan komprehensif yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pasalnya, dalam membangun IKN tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Sementara itu, Jakarta dapat tetap mempertahankan posisi strategisnya sebagai pusar perdagangan atau keuangan di Indonesia.
Selanjutnya, di tengah dinamika pembangunan yang terus berlangsung, Indonesia hingga saat ini juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan yang perlu menjadi catatan bagi presiden atau pemerintahan baru. Salah satu masalah yang mendesak adalah kemiskinan yang masih membayangi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, hingga saat ini masih terdapat jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang terpinggirkan. setidaknya per Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu Rp 550.458 per kapita per bulan.
Di sisi lain, tantangan yang juga akan dihadapi pemerintahan baru ke depan adalah tingginya angka stunting. Stunting menjadi cerminan dari ketidakseimbangan gizi yang dialami oleh anak-anak, yang dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka di kemudian hari. Permasalahan stunting memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada jangka pendek, pada kasus stunting akan menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan anak atau balita, mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik dari anak, serta tinggi badan yang rendah serta gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah.
Berdasarkan data Kemenkes RI (2022) kasus stunting di Indonesia terus mengalami penurunan, termasuk di tahun 2022 angka stunting mengalami penurunan dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% per tahun 2022. Meski demikian, angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 20%.
Selain itu, masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian serius pemerintahan baru di tengah bayang-bayang pelemahan ekonomi global. Pasalnya, Bank Dunia mengingatkan bahwa negara miskin, negara berkembang hingga negara maju tidak luput dari potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hingga kini, tak ada yang mampu memprediksi secara pasti pulihnya kondisi ekonomi global. Artinya, setidaknya dalam lima tahun mendatang, pemerintahan baru di Indonesia masih akan dihadapkan pada tantangan besar terkait masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang memerlukan perhatian serius. Inflasi yang tidak terkendali dapat memberikan dampak yang merugikan bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Lihat Juga :