Sylviana Murni Khawatir Terjadi Dualisme Kekuasaan jika Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi

Ia menjelaskan, pertimbangan pemberian Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ agar tak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dengan wapres. Ia menilai, pemberian wewenangan itu berpotensi timbulkan pecah kongsi antara presiden dengan wapres.

"Agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya di kemudian hari," kata Sylviana.

Pada dasarnya, kata Sylviana, penugasan kepada wapres harus berdasarkan kewenangan mandat dari presiden sebagai penanggung jawab tertinggi negara. "Dan saya yakin ini sudah diperhitungkan dengan matang sebagai penanggung jawab tertinggi," ucap Sylviana.

"Saya yakin ini sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan baik oleh Baleg DPR RI dan juga Kemendagri," tandasnya. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.

Terkait urgensinya, Tito mencontohkan persoalan banjir yang memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah yang berada di dataran tinggi dengan yang berada di dataran lebih rendah. Begitu pula dengan persoalan transportasi, karena Jakarta dan kota sekitarnya tidak memiliki pembatas alam.