Apa Perbedaan Jenderal Kehormatan, Jenderal Besar, dan Jenderal TNI? Ini Penjelasannya

1. Jenderal Kehormatan

Seperti diketahui, jenderal merupakan pangkat tertinggi di lingkungan TNI AD yang disimbolkan dengan tanda empat bintang di pundak seragam seorang prajurit. Selain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), pangkat jenderal juga disandang oleh Panglima TNI yang berasal dari TNI AD.

Sementara Jenderal Kehormatan dipahami sebagai pangkat yang diberikan negara kepada seseorang yang secara simbolis diangkat menjadi jenderal atas usulan Panglima TNI. Pangkat ini bersifat kehormatan sehingga tidak memiliki tanggung jawab dalam operasi maupun komando militer.

Dalam sejarahnya, dasar hukum pemberian Pangkat Kehormatan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pangkat Kehormatan pertama kali ditetapkan dalam Bab IV Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Pangkat kehormatan diberikan kepada kepada warga negara Indonesia, baik militer sukarela atau militer wajib sebagai suatu penghargaan dari jasa-jasa atau bantuan-bantuan yang ia sumbangkan, sehingga membawa kemajuan atau memberikan keuntungan bagi Angkatan Perang keseluruhannya. Pangkat kehormatan dibatasi mulai dari mayor hingga jenderal penuh.

Beleid itu kemudian diatur lebih lanjut oleh Jenderal Soeharto dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966 pada tanggal 31 Maret 1966. Pangkat Kehormatan juga dapat diberikan kepada anggota militer yang telah pensiun atau meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu. Pangkat Kehormatan ini tidak dibatasi hanya tingkat Perwira tapi hingga golongan terendah.

Aturan Pangkat Kehormatan kemudian dihapus oleh Presiden Soeharto melalui PP Nomor 6 Tahun 1990 tertanggal 11 Maret 1990. Alasannya Pangkat Kehormatan tidak memberikan dampak apa pun dalam kemiliteran.

Meski aturannya telah dicabut tapi dalam praktiknya pemberian Pangkat Kehormatan tetap dilakukan. Misalnya Presiden Abdurrahman Wahid yang memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menko Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Agum Gumelar serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian Presiden Megawati Soekarnoputri juga memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Hari Sabarno, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.

Terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto. Pemerintah berdalih pemberian pangkat itu didasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pangkat Jenderal Kehormatan diberikan karena Prabowo karena sebelumnya dianugerahi Bintang Yudha Dharma Utama. Sesuai Pasal 33 UU Nomor 20 Tahun 2009, penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. Penghormatan dan Penghargaan bagi penerima yang masih hidup dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa.