Orasi di Mimbar Bebas F-PDR, Hasto PDIP: Prinsip Demokrasi dan Kejujuran Telah Dilanggar
Sabtu, 09 Maret 2024 - 19:49 WIB
"Pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar, para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik. Apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri, sehingga ketika (ada pernyataan) residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society," katanya.
PDIP, lanjut Hasto, akan selalu hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia. Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter.
"Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu dilakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Maka rakyat kemudian bergerak," katanya.
Untuk diketahui, sejumlah tokoh militer, budayawan hingga pemuda mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR), di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). Forum didirikan setelah melihat kondisi Pemilu 2024 yang berjalan dengan penuh kecurangan.
Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
Ketua Sekber F-PDR Mustar Bonaventura menyebut berbagai kecurangan pada pemilu 2024 dilakukan dengan brutal sehingga membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
"Ini tidak lagi soal pencoblosan, tidak bicara lagi soal election, bukan soal elektoral, tetapi bagaimana tugas kebangsaan yang tadi disampaikan bahwa pemilu ini adalah pemilu paling brutal, paling amburadul, dan mencederai demokrasi yang sudah berjalan dengan baik malah mengalami kemunduran. Kemunduran berbangsa, bernegara, yang menurut kita sangat tidak baik," ujar Mustar.
PDIP, lanjut Hasto, akan selalu hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia. Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter.
"Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu dilakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Maka rakyat kemudian bergerak," katanya.
Untuk diketahui, sejumlah tokoh militer, budayawan hingga pemuda mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR), di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). Forum didirikan setelah melihat kondisi Pemilu 2024 yang berjalan dengan penuh kecurangan.
Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
Ketua Sekber F-PDR Mustar Bonaventura menyebut berbagai kecurangan pada pemilu 2024 dilakukan dengan brutal sehingga membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
"Ini tidak lagi soal pencoblosan, tidak bicara lagi soal election, bukan soal elektoral, tetapi bagaimana tugas kebangsaan yang tadi disampaikan bahwa pemilu ini adalah pemilu paling brutal, paling amburadul, dan mencederai demokrasi yang sudah berjalan dengan baik malah mengalami kemunduran. Kemunduran berbangsa, bernegara, yang menurut kita sangat tidak baik," ujar Mustar.
(abd)
tulis komentar anda