Lagi, Jokowi Disomasi Koalisi Masyarakat Sipil atas Buruknya Etika Kepemimpinan
Kamis, 07 Maret 2024 - 15:24 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil kembali melayangkan somasi kedua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. Foto/Dok Setpres
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil kembali melayangkan somasi kedua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 48 organisasi dan 11 individu tersebut merasa somasi pertama yang dilayangkan pada 9 Februari 2024 tidak digubris Jokowi.
“Somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah presiden masih punya iktikad, masih punya etika dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya di halaman Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Dimas menuturkan bahwa pihaknya menyoroti tiga hal dalam somasi tersebut, yakni mereka menyoroti sejumlah pemilu serta pernyataan soal cawe-cawe dan keberpihakan presiden pada Pemilu 2024. Hal itu pun menimbulkan distorsi di kalangan masyarakat.
Baca juga: Mosi Tidak Percaya ke Jokowi, Masyarakat Penegak Konstitusi: Kami Bingung Mau Percaya Siapa
“Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran menteri aktif juga turut terlibat dalam sejumlah agenda kampanye tanpa ada semacam informasi publik apakah yang bersangkutan cuti dan juga apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak,” kata Dimas.
Kelompok masyarakat sipil, kata Dimas, juga menyoroti peran presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pihaknya menekankan terkait praktik nepotisme bahwa pelaksanaan pemerintahan harus bebas dari segala macam urusan yang bersangkutan dengan keluarga maupun kepentingan kerabat.
“Somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah presiden masih punya iktikad, masih punya etika dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya di halaman Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Dimas menuturkan bahwa pihaknya menyoroti tiga hal dalam somasi tersebut, yakni mereka menyoroti sejumlah pemilu serta pernyataan soal cawe-cawe dan keberpihakan presiden pada Pemilu 2024. Hal itu pun menimbulkan distorsi di kalangan masyarakat.
Baca juga: Mosi Tidak Percaya ke Jokowi, Masyarakat Penegak Konstitusi: Kami Bingung Mau Percaya Siapa
“Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran menteri aktif juga turut terlibat dalam sejumlah agenda kampanye tanpa ada semacam informasi publik apakah yang bersangkutan cuti dan juga apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak,” kata Dimas.
Kelompok masyarakat sipil, kata Dimas, juga menyoroti peran presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pihaknya menekankan terkait praktik nepotisme bahwa pelaksanaan pemerintahan harus bebas dari segala macam urusan yang bersangkutan dengan keluarga maupun kepentingan kerabat.
Lihat Juga :