Mosi Tidak Percaya ke Jokowi, Masyarakat Penegak Konstitusi: Kami Bingung Mau Percaya Siapa
Rabu, 06 Maret 2024 - 21:52 WIB
Sebelumnya, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Penegak Konstitusi melakukan aksi mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat Rabu (6/3/2024).
Menurut Koordinator aksi Danang Girindrawardana, menyebutkan latar belakang Masyarakat Penegak Konstitusi melakukan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi, yakni karena Jokowi dianggap melakukan skenario sistematis pada pemilu 2024.
"Satu per satu cita-cita reformasi dihancurkan oleh perilaku nepotisme. Korupsi, kolusi demi pelanggengan kekuasaan," kata Danang kepada wartawan.
Salah satu hal yang paling mendorong Masyarakat Penegak Konstitusi melakukan aksi mosi tidak percaya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara 90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan adanya konflik kepentingan demi majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai capresnya.
"Terlebih lagi, diduga KPU belum menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK. Namun, sudah menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama, masih mengatur batas usia capres dan cawapres 40 tahun," ucap Danang.
Menurut Koordinator aksi Danang Girindrawardana, menyebutkan latar belakang Masyarakat Penegak Konstitusi melakukan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi, yakni karena Jokowi dianggap melakukan skenario sistematis pada pemilu 2024.
"Satu per satu cita-cita reformasi dihancurkan oleh perilaku nepotisme. Korupsi, kolusi demi pelanggengan kekuasaan," kata Danang kepada wartawan.
Salah satu hal yang paling mendorong Masyarakat Penegak Konstitusi melakukan aksi mosi tidak percaya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara 90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan adanya konflik kepentingan demi majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai capresnya.
"Terlebih lagi, diduga KPU belum menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK. Namun, sudah menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama, masih mengatur batas usia capres dan cawapres 40 tahun," ucap Danang.
(rca)
Lihat Juga :