Lindungi Anak dari Stunting, Kunci Bangsa untuk Berdaya Saing
Kamis, 13 Agustus 2020 - 21:07 WIB
Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia, Mohamad Subuh mengungkapkan, pencegahan stunting membutuhkan komitmen masyarakat hingga tingkat desa. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan di kabupaten/ kota yang menaungi Puskesmas berperan besar dalam melakukan pencegahan maupun intervensi gizi spesifik agar pencegahan stunting pada baduta tidak terlambat.
"Stunting membutuhkan pendekatan multisektor pada masyarakat. Peran Dinas Kesehatan sendiri dimulai dari pencegahan di tingkat Keluarga, Posyandu, Puskesmas, hingga jika diperlukan Rumah Sakit," ujar Subuh.
Hal yang sama juga dipaparkan Dokter Spesialis Anak dan Staf Ahli HIPPG, Rachmat Sentika, bahwa tindakan pencegahan stunting dimulai dari kedisiplinan pengukuran dasar seperti berat badan, tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lainnya. Kemudian, dimasukkan ke dalam Buku KIA yang menjadi dasar alat pemantauan.
"Dari Buku KIA, kita bisa memulai tindakan deteksi dini dengan mempercepat skrining dan mengetahui tingkat risiko, hingga pengukuran diagnosis dini dan intervensi dini," kata Rachmat.
Direktur Eksekutif Habibie Institute of Public Policy and Governance Universitas Indonesia, Widya Leksmanawati Habibie menambahkan, kerja sama antara pemerintah pusat hingga daerah, bahkan dengan sektro lain seperti lembaga kemasyarakatan maupun swasta, akan menjadi kunci penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan menjadi 14% pada 2024.
"Stunting membutuhkan pendekatan multisektor pada masyarakat. Peran Dinas Kesehatan sendiri dimulai dari pencegahan di tingkat Keluarga, Posyandu, Puskesmas, hingga jika diperlukan Rumah Sakit," ujar Subuh.
Hal yang sama juga dipaparkan Dokter Spesialis Anak dan Staf Ahli HIPPG, Rachmat Sentika, bahwa tindakan pencegahan stunting dimulai dari kedisiplinan pengukuran dasar seperti berat badan, tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lainnya. Kemudian, dimasukkan ke dalam Buku KIA yang menjadi dasar alat pemantauan.
"Dari Buku KIA, kita bisa memulai tindakan deteksi dini dengan mempercepat skrining dan mengetahui tingkat risiko, hingga pengukuran diagnosis dini dan intervensi dini," kata Rachmat.
Direktur Eksekutif Habibie Institute of Public Policy and Governance Universitas Indonesia, Widya Leksmanawati Habibie menambahkan, kerja sama antara pemerintah pusat hingga daerah, bahkan dengan sektro lain seperti lembaga kemasyarakatan maupun swasta, akan menjadi kunci penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan menjadi 14% pada 2024.
