Pentingnya Rekonsiliasi dan Memperkuat Semangat Kebangsaan Pascapemilu 2024
Rabu, 28 Februari 2024 - 07:32 WIB
Prof Khairil menegaskan, pemilihan tokoh-tokoh ini tidak semata-mata berdasarkan afiliasi politik, melainkan berfokus pada karakter inklusif dan wawasan kebangsaan yang dimiliki. Dirinya menyatakan bahwa langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan mempersatukan Indonesia pasca-Pemilu.
Selain menyoroti pentingnya rekonsiliasi, akademisi yang juga Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalteng ini juga menjelaskan konteks politik identitas, termasuk yang memiliki label agama. Ia menyoroti bahwa politik identitas sebenarnya dapat menjadi instrumen positif, tergantung pada cara penggunaannya.
"Sebagai contoh, kita bisa melihat pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah juga melakukan politik identitas yang inklusif dan dapat menyatukan umat, serta mempersatukan nilai-nilai kebangsaan. Namun, terhadap politik identitas yang eksklusif, yang mendorong ujaran kebencian dan ketidakadilan, harus kita tinggalkan," katanya.
Prof Khairil juga membahas dampak politik identitas, terutama dalam konteks Pemilu. Ia mencermati politik identitas yang bersifat eksklusif masih saja ada di Pemilu 2024, namun tidak separah sebelumnya. Meskipun demikian, ia menekankan peningkatan ujaran kebencian sebagai isu yang patut diwaspadai.
Ketika ditanya tentang seberapa bijaksananya masyarakat Indonesia dalam menyikapi proses yang terjadi pada Pemilu 2024, mantan Rektor IAIN Palangkaraya periode 2019-2023 ini menyayangkan kurangnya kepedulian sebagian orang. Padahal, segala keputusan yang dihasilkan melalui Pemilu menjadi krusial bagi hajat hidup rakyat Indonesia.
"Saya kira pendewasaan masyarakat bangsa ini dalam berpolitik masih belum matang. Kesadaran akan pentingnya peran aktif sebagai warga negara, khususnya melalui hak pilih, perlu ditingkatkan. Saya berharap masyarakat dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap arti kebangsaan dan tanggung jawabnya dalam memilih pemimpin," kata Imam Besar Masjid Darussalam (Islamic Center) Palangkaraya ini.
Selain menyoroti pentingnya rekonsiliasi, akademisi yang juga Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalteng ini juga menjelaskan konteks politik identitas, termasuk yang memiliki label agama. Ia menyoroti bahwa politik identitas sebenarnya dapat menjadi instrumen positif, tergantung pada cara penggunaannya.
"Sebagai contoh, kita bisa melihat pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah juga melakukan politik identitas yang inklusif dan dapat menyatukan umat, serta mempersatukan nilai-nilai kebangsaan. Namun, terhadap politik identitas yang eksklusif, yang mendorong ujaran kebencian dan ketidakadilan, harus kita tinggalkan," katanya.
Prof Khairil juga membahas dampak politik identitas, terutama dalam konteks Pemilu. Ia mencermati politik identitas yang bersifat eksklusif masih saja ada di Pemilu 2024, namun tidak separah sebelumnya. Meskipun demikian, ia menekankan peningkatan ujaran kebencian sebagai isu yang patut diwaspadai.
Ketika ditanya tentang seberapa bijaksananya masyarakat Indonesia dalam menyikapi proses yang terjadi pada Pemilu 2024, mantan Rektor IAIN Palangkaraya periode 2019-2023 ini menyayangkan kurangnya kepedulian sebagian orang. Padahal, segala keputusan yang dihasilkan melalui Pemilu menjadi krusial bagi hajat hidup rakyat Indonesia.
"Saya kira pendewasaan masyarakat bangsa ini dalam berpolitik masih belum matang. Kesadaran akan pentingnya peran aktif sebagai warga negara, khususnya melalui hak pilih, perlu ditingkatkan. Saya berharap masyarakat dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap arti kebangsaan dan tanggung jawabnya dalam memilih pemimpin," kata Imam Besar Masjid Darussalam (Islamic Center) Palangkaraya ini.
Lihat Juga :