Guru Besar Unpad Dorong DPR Gunakan Hak Angket Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
Sabtu, 24 Februari 2024 - 15:21 WIB
Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Susi Dwi Harijanti (dua dari kanan) saat nonton bersama dan diskusi bertajuk Setelah Dirty Vote di Bale Pabukon, Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Sabtu (24/2/2024). FOTO/MPI/AGUNG BAKTI SARASA
JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti mendorong DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, mahasiswa dan dosen harus terus berdampingan untuk menyuarakan segala dugaan kecurangan dan permasalahan yang ada saat ini.
"Mari kita dorong dan paksa DPR ini untuk menjalankan fungsinya untuk menyatakan hak angket dan fungsinya yang lain, karena mereka sudah kita pilih," ujar Susi dalam acara nonton bersama (Nobar) dan diskusi bertajuk 'Setelah Dirty Vote' di Bale Pabukon, Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Sabtu (24/2/2024).
Dalam acara yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KEMA) Unpad berkolaborasi dengan BEM Fakultas Hukum (FH) Unpad itu, Susi menyatakan bahwa mahasiswa dan dosen harus terus berdampingan untuk menyuarakan segala dugaan kecurangan dan permasalahan yang ada saat ini.
"Mari bersama-sama untuk mendesak DPR untuk melakukan hak angket, karena itu untuk mempersoalkan segala kecurangan dan permasalahan yang ada saat ini, kita dorong DPR RI untuk bekerja," katanya.
Oleh karena itu, Susi pun mengimbau mahasiswa agar tidak takut dalam menyuarakan ketidakadilan. "Gerakan ini harus nafas panjang, mungkin sampai 2029 nanti. Kita tidak akan campuri urusan-urusan elektoral, tapi urusan etik jika marak terjadi itu akan kita campuri sebagai akademisi dan intelegensia," katanya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Fisip Unpad Firman Manan menilai segala urusan kenegaraan tidak bisa diserahkan kepada politisi. "Saya pikir, ternyata kita tidak bisa menyerahkan segala urusan kenegaraan kepada politisi," ucap Firman.
"Dulu ada yang bilang bahwa anaknya sedang fokus bisnis, tidak tertarik politik, eh 2 tahun selanjutnya jadi wali kota, 2 tahun selanjutnya lagi jadi cawapres. Ada yang menjadi oposisi selama 9 tahun, mengkritisi pembangunan Indonesia, mengkritisi food estate, eh sekarang jadi menteri. Itulah sifat-sifat politisi di negara kita Indonesia," beber Firman.
Ia memandang, perlu adanya ruang-ruang di dalam bernegara yang diisi oleh mahasiswa dan akademisi. "Jadi para mahasiswa bila diajak oleh para dosennya untuk mengkritisi pemerintah dan kehidupan bernegara, maka sambutlah ajakan itu," katanya.
Sebab menurutnya, jika menyerahkan urusan kenegaraan sepenuhnya kepada elit politik, tidak ada jaminan akan terselesaikan. "Jadi kita lah yang harus bergerak. Jangan sampai kita ketiduran, apalagi ketidurannya setelah makan siang," kata Firman.
"Mari kita dorong dan paksa DPR ini untuk menjalankan fungsinya untuk menyatakan hak angket dan fungsinya yang lain, karena mereka sudah kita pilih," ujar Susi dalam acara nonton bersama (Nobar) dan diskusi bertajuk 'Setelah Dirty Vote' di Bale Pabukon, Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Sabtu (24/2/2024).
Dalam acara yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KEMA) Unpad berkolaborasi dengan BEM Fakultas Hukum (FH) Unpad itu, Susi menyatakan bahwa mahasiswa dan dosen harus terus berdampingan untuk menyuarakan segala dugaan kecurangan dan permasalahan yang ada saat ini.
"Mari bersama-sama untuk mendesak DPR untuk melakukan hak angket, karena itu untuk mempersoalkan segala kecurangan dan permasalahan yang ada saat ini, kita dorong DPR RI untuk bekerja," katanya.
Oleh karena itu, Susi pun mengimbau mahasiswa agar tidak takut dalam menyuarakan ketidakadilan. "Gerakan ini harus nafas panjang, mungkin sampai 2029 nanti. Kita tidak akan campuri urusan-urusan elektoral, tapi urusan etik jika marak terjadi itu akan kita campuri sebagai akademisi dan intelegensia," katanya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Fisip Unpad Firman Manan menilai segala urusan kenegaraan tidak bisa diserahkan kepada politisi. "Saya pikir, ternyata kita tidak bisa menyerahkan segala urusan kenegaraan kepada politisi," ucap Firman.
Baca Juga
"Dulu ada yang bilang bahwa anaknya sedang fokus bisnis, tidak tertarik politik, eh 2 tahun selanjutnya jadi wali kota, 2 tahun selanjutnya lagi jadi cawapres. Ada yang menjadi oposisi selama 9 tahun, mengkritisi pembangunan Indonesia, mengkritisi food estate, eh sekarang jadi menteri. Itulah sifat-sifat politisi di negara kita Indonesia," beber Firman.
Ia memandang, perlu adanya ruang-ruang di dalam bernegara yang diisi oleh mahasiswa dan akademisi. "Jadi para mahasiswa bila diajak oleh para dosennya untuk mengkritisi pemerintah dan kehidupan bernegara, maka sambutlah ajakan itu," katanya.
Sebab menurutnya, jika menyerahkan urusan kenegaraan sepenuhnya kepada elit politik, tidak ada jaminan akan terselesaikan. "Jadi kita lah yang harus bergerak. Jangan sampai kita ketiduran, apalagi ketidurannya setelah makan siang," kata Firman.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda