MA Tolak Dua Kasasi, Anak Usaha Grup Bakrie Wajib Bayar Rp2,45 Miliar
Kamis, 13 Agustus 2020 - 17:56 WIB
Menurut PT Lumbung Capital, dalam keberatannya ke PN Jaksel, hukuman denda sebesar Rp1,2 miliar sebagaimana ditetapkan KPPU adalah tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan pedoman pengenaan denda dalam Peraturan KPPU Nomor 4/2009. Bagi PT Lumbung Capital, semangat dari pengenaan denda tersebut adalah usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan, akan tetapi jangan sampai membuat perusahaan tersebut menjadi bangkrut.
"Bahwa Mahkamah Agung menilai jumlah hukuman denda sebesar Rp1.200.000.000 dianggap sudah memenuhi rasa keadilan karena hampir mendekati batas minimum, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut adalah sudah tepat dan permohonan keberatan a quo dinyatakan ditolak," tegas majelis hakim kasasi dalam pertimbangan putusan.
Ketiga, alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Musababnya, pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 985/Pdt.G.KPPU/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Lumbung Capital tersebut, harus ditolak," ujar majelis hakim kasasi.
Diketahui, dua perkara ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan, PT Lumbung Capital terbukti bersalah tidak atau terlambat melaporkan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham dua perusahaan lain sesuai jangka waktu yang ditentukan UU dan peraturan pemerintah.
Untuk denda sebesar Rp1,25 miliar yang diputuskan KPPU terkait dengan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham milik PT Citra Jaya Nurcahya. Sedangkan denda Rp1,2 miliar terkait dengan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham milik PT Bintan Mineral Resource dengan nilai transaksi sebesar Rp608.202.500.000.
Keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Citra Jaya Nurcahya selama 1.205 hari atau tiga tahun tiga bulan lebih. Keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Bintan Mineral Resource selama 1.199 hari atau tiga tahun dua bulan lebih. Karenanya PT Lumbung Capital terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
"Bahwa Mahkamah Agung menilai jumlah hukuman denda sebesar Rp1.200.000.000 dianggap sudah memenuhi rasa keadilan karena hampir mendekati batas minimum, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut adalah sudah tepat dan permohonan keberatan a quo dinyatakan ditolak," tegas majelis hakim kasasi dalam pertimbangan putusan.
Ketiga, alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Musababnya, pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 985/Pdt.G.KPPU/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Lumbung Capital tersebut, harus ditolak," ujar majelis hakim kasasi.
Diketahui, dua perkara ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan, PT Lumbung Capital terbukti bersalah tidak atau terlambat melaporkan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham dua perusahaan lain sesuai jangka waktu yang ditentukan UU dan peraturan pemerintah.
Untuk denda sebesar Rp1,25 miliar yang diputuskan KPPU terkait dengan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham milik PT Citra Jaya Nurcahya. Sedangkan denda Rp1,2 miliar terkait dengan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham milik PT Bintan Mineral Resource dengan nilai transaksi sebesar Rp608.202.500.000.
Keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Citra Jaya Nurcahya selama 1.205 hari atau tiga tahun tiga bulan lebih. Keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT Bintan Mineral Resource selama 1.199 hari atau tiga tahun dua bulan lebih. Karenanya PT Lumbung Capital terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
(abd)
Lihat Juga :