Heran dengan Aplikasi Sirekap, Mahfud: Kok Bisa Amburadul Gitu
Selasa, 20 Februari 2024 - 21:19 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mempertanyakan kinerja aplikasi Sirekap KPU. Foto/MPI/jonathan simanjuntak
JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mempertanyakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Bukan hanya TPN ya (yang mengkritisi Sirekap), masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu juga mempersoalkan Sirekap," kata Mahfud di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).
Mahfud mengaku heran bagaimana aplikasi Sirekap berjalan. Untuk itu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini setuju dengan dorongan banyak pihak yang meminta Sirekap diaudit.
"Jadi itu supaya diaudit, benar itu, bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu? Berbagai karena kesalahan secara teknologis itu kan ditemukan ada kalau ketahuan salah di sini, pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya menimbulkan kecurigaan," ungkapnya.
Meski mendorong melakukan audit forensik digital, Mahfud menyarankan agar KPU tidak melibatkan lembaga pemerintah. Menurutnya, lembaga independen lah yang cocok untuk melakukan audit ini.
"Menurut saya, bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit. Karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, itu diaudit," tuturnya.
"Bukan hanya TPN ya (yang mengkritisi Sirekap), masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu juga mempersoalkan Sirekap," kata Mahfud di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).
Mahfud mengaku heran bagaimana aplikasi Sirekap berjalan. Untuk itu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini setuju dengan dorongan banyak pihak yang meminta Sirekap diaudit.
Baca Juga
"Jadi itu supaya diaudit, benar itu, bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu? Berbagai karena kesalahan secara teknologis itu kan ditemukan ada kalau ketahuan salah di sini, pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya menimbulkan kecurigaan," ungkapnya.
Meski mendorong melakukan audit forensik digital, Mahfud menyarankan agar KPU tidak melibatkan lembaga pemerintah. Menurutnya, lembaga independen lah yang cocok untuk melakukan audit ini.
"Menurut saya, bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit. Karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, itu diaudit," tuturnya.
(cip)
tulis komentar anda