Presiden Harus Punya Ideologi Politik dan Tunduk Konstitusi
Selasa, 13 Februari 2024 - 23:19 WIB
Akademisi Prof Muradi mengingatkan bahwa seorang presiden seharusnya memiliki ideologi politik untuk menjalankan kepemimpinan yang demokratis. FOTO/MPI/ERVAN DAVID
JAKARTA - Akademisi Prof Muradi mengingatkan bahwa seorang presiden seharusnya memiliki ideologi politik untuk menjalankan kepemimpinan yang demokratis. Presiden tidak boleh merasa diberi cek kosong oleh rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan sembarangan dengan bebas.
Prof Muradi juga mengingatkan bahwa presiden harus tunduk pada konsitusi. Sistem konsitusi tersebut memiliki ideologi demi kepentingan demokrasi yang sehat.
"Seharusnya politik tetap ada ideologi, penting untuk disampaikan bahwa politik harus memiliki ideologi, bukan kemudian karena semata-mata baik, populis kita mendukung penuh, waktu misalnya saya ikut perdebatan tiga periode, perpanjangan, kami jelas menolak, kami konstitusi. Kayak itu pun kita semata-mata tidak memberikan privilege atau cek kosong ke presiden," katanya dalam 33 Jam Live Podcast Gerakan Aktivis 98, Selasa (13/2/2024).
Dia menjelaskan, ada garis yang boleh dilalui dan tidak. Presiden harus patuh pada konstitusi dan memiliki ideologi politik yang lebih menanamkan soal keindonesiaan.
"Hari ini, pasca Oktober 2023, kami tak menangkap itu. Dia hanya mementingkan maunya sendiri dan kami tak mengenal dia lagi sekarang. Sekarang kan kita tidak melihat langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat demokrasi. Tidak terlihat demokrasi yang terbebas dari KKN, tidak bisa dikendalikan oleh publik. Dan itu yang tidak terlihat dari Pak Jokowi yang sebelumnya," katanya.
Prof Muradi juga mengingatkan bahwa presiden harus tunduk pada konsitusi. Sistem konsitusi tersebut memiliki ideologi demi kepentingan demokrasi yang sehat.
"Seharusnya politik tetap ada ideologi, penting untuk disampaikan bahwa politik harus memiliki ideologi, bukan kemudian karena semata-mata baik, populis kita mendukung penuh, waktu misalnya saya ikut perdebatan tiga periode, perpanjangan, kami jelas menolak, kami konstitusi. Kayak itu pun kita semata-mata tidak memberikan privilege atau cek kosong ke presiden," katanya dalam 33 Jam Live Podcast Gerakan Aktivis 98, Selasa (13/2/2024).
Dia menjelaskan, ada garis yang boleh dilalui dan tidak. Presiden harus patuh pada konstitusi dan memiliki ideologi politik yang lebih menanamkan soal keindonesiaan.
"Hari ini, pasca Oktober 2023, kami tak menangkap itu. Dia hanya mementingkan maunya sendiri dan kami tak mengenal dia lagi sekarang. Sekarang kan kita tidak melihat langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat demokrasi. Tidak terlihat demokrasi yang terbebas dari KKN, tidak bisa dikendalikan oleh publik. Dan itu yang tidak terlihat dari Pak Jokowi yang sebelumnya," katanya.
(abd)
tulis komentar anda